Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Direktur PP LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa menyebut tren korupsi kepala daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena, itu dia berpesan agar semua pihak saling mengingatkan satu sama lain agar tidak jatuh dalam pusaran kasus korupsi.
"Dilihat dari kasus yang ditangani KPK, ada 22 dari 34 kepala daerah tingkat provinsi terlibat korupsi. Kalau dilihat dari kasus 2015, 2016 dan 2017 jumlah tersangka meningkat dari 37, 62, menjadi 66, kemudian yang jadi terdakwa dari 125, 130, 137," kata Cahya saat menjadi pembicara ketika acara Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro,Medan, Selasa (24/4/2018).
Cahya menyebut beberapa modus yang dilakukan para kepala daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi. "Ada pengadaan barang dan jasa, suap, pemerasan, gratifikasi. Ini menjadi perhatian kita bersama bagi kepala daerah yang aktif menjabat mari sama-sama kita tekan, dan juga bagi yang akan mencalonkan, tingkatkan kewaspadaan, jangan sampai terus berlanjut," jelasnya.
Selain itu, Cahya mengaku keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) juga tinggi dalam kasus korupsi kepala daerah, yakni 56 persen.
"Kalau jadi pimpinan jangan suruh anak buah yang macam-macam, dari swasta juga begitu. Mari jaga diri kita agar tidak terjerumus kedalam pusaran kasus korupsi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyarankan agar kepala daerah lebih awas diri. Menurutnya, meski Kementerian Dalam Negeri dan KPK rutin melakukan sosialisasi, kalau kepala daerah tidak sadar, maka percuma saja.
"Kegiatan sosialisasi seperti ini rutin dilakukan, kalau kesadaran kepala daerah tidak ada, sama saja, jadi tidak bisa dikatakan apakah sosialisasi ini efektif atau tidak," sebut mantan Sekretaris Jendral PDIP ini.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi. Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea. Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasakan. Selain itu kepada daerah dan calon kepala daerah yang ikut Pilkada di wilayah Sumut juga turut hadir.