Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRD Sumut, Rabu (25/4/2018. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak agar DPRD Sumut mau mengeluarkan rekomendasi ke Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw karena dinilai tidak netral dalam perhelatan Pilgubsu 2018.
Menanggapi ini, Irjen Pol Paulus Waterpauw menampik apa yang ditudingkan mahasiswa kepada dirinya.
"Masyarakat lah yang lebih tahu, apakah yang dikatakan mahasiswa itu memang benar. Tapi pernahkah kapolda mengatakan atau mengkondisikan hal seperti itu? Teman-teman media kan tahu," ungkapnya kepada wartawan, di Mapoldasu, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5, Medan, Kamis (26/4/2018).
Paulus menyebutkan, apa yang dikatakan mahasiswa harus dapat dibuktikan. Karena ia mengaku tidak pernah mengumpulkan angotanya untuk membicarakan dukungan dalam Pilgubusu 2018.
"Boleh itu dibuktikan dimana dan kapan? Pernahkah saya bicara dengan anggota di Polres atau saya kumpulkan anggota dan bilang kalian harus begini, kan nggak ada," jelasnya.
Menurut Paulus, malah jika dimana-mana, dirinya selalu bicara soal netralitas. Karenanya ia meminta kepada mahasiswa jangan menebarkan fitnah.
"Kita kan kan di mana-mana selalu bicara netralitas. Saya orangnya fair, kalau tidak benar dan terbukti kita akan tanggung jawab. Tapi saya minta, teman-teman mahasiswa harus tanggung jawab juga. Jangan suudzon, jangan fitnah. Berdosa loh kalau fitnah itu," pungkasnya.
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara mendatangi gedung DPRD Sumut, Rabu (25/4/2018). Mereka mendesak agar DPRD Sumut mengeluarkan rekomensasi agar Kapolri mencopot Irjen Pol Paulus Wateroauw.
Perwakilan mahasiswa, Abdul Razak menyebut Kapolda Sumut tidak netral dalam perhelatan Pilgubsu 2018. "Kami memiliki video Kapolda Sumut diduga mengintervensi kepala daerah untuk diarahkan ke salahsatu paslon Pilgubsu. Kami mengecam ini karena kepolisian, TNI dan ASN harus netral," kata Razak.
Razak juga menyebut kasus JR Saragih yang ditangai Polda Sumut tidak jelas, padahal Bupati Simalungun itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kasusnya terkesan berhenti setelah JR Saragih menyatakan dukungan ke Cagub-Cawagubsu Djarot-Sihar. Apakabar dengan kasus JR. Polda Sumut harus profesional dalam penuntasan kasus ini," ucapnya.
Atas dasar itu, mahasiswa mendesak DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut yang dianggap tidak netral di Pllgub Sumut.
"DPRD Sumut harus mengeluarkan rekomendasi ke POLRI agar Kapoldasu lrjen Pol Paulus Waterpau dicopot dari jabatannya," kata Razak.
Razak menandaskan, jika intervensi masih berlanjut, maka Presidium Mahasiswa Sumatera Utara akan demonstrasi mengepung Mapolda Sumut.