Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Fraksi PKS mendorong Komisi VI DPR memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno soal rekaman percakapan dengan Dirut PLN Sofyan Basir. PKS menilai, pemanggilan Rini dan Sofyan untuk dimintai klarifikasi secara jelas.
"Bagus. Harus dipanggil, baik Menteri BUMN maupun Dirut PLN-nya dan diklarifikasi kebenarannya," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui pesan singkat, Minggu (29/4) malam.
Menurut Jazuli, merupakan kewajiban DPR mengawasi kinerja pemerintah, khususnya menteri. Terutama, jika ditemukan hal-hal yang menarik perhatian khalayak banyak.
"Kewajiban DPR mengawasi para menteri (pemerintah). Ini amanah konstitusi. Apalagi kalau ada indikasi yang nggak beres, tentu harus dipanggil dan diklarifikasi kementrian dan lembaga terkait," jelas Jazuli.
Rekaman percakapan yang viral di media sosial itu sudah dibenarkan oleh Rini maupun Sofyan. Namun keduanya kompak mengatakan rekaman itu tidak utuh. Menurut Sofyan, pembicaraan itu dilakukan pada akhir 2016. Sofyan mengaku saat itu tengah berkonsultasi dengan Rini terkait investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi.
"Pertama kali komunikasi kalau tidak salah akhir 2016. Saya tahu itu direkam, tapi enggak tahu kok dipotong-potong gitu lho," kata Sofyan saat ditemui di de Tjolomadoe, Karanganyar, Sabtu (28/4).
Senada dengan Sofyan, Rini menjelaskan percakapan itu sengaja dipotong sehingga seolah-olah percakapan itu terkait bagi-bagi fee. Padahal, menurut Rini, tak ada kepentingan apapun selain untuk BUMN baginya.
"Pak Sofyan (Direktur Utama PLN) sudah jelas kalau itu adalah apa namanya kapan ya saya juga udah nggak ingat kapan pembicaraan. Saya dengan Pak Sofyan membicarakan mengenai ada proposal untuk apa namanya storage gas yang kemudian minta offtake dari Pertamina tapi kemudian minta offtake juga dari PLN berartikan kita menjadi punya risiko," jelas Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (29/4).(dtc)