Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Rektor Universitas Sumatra Utara (USU), Prof Runtung Sitepu menyebut tidak benar Indonesia mengalami krisis kepemimpinan. Yang terjadi adalah undang-undang tidak memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang baik untuk berpolitik, termasuk bagi para akademisi.
"Undang-undang Pemilu itu dibuat hanya untuk kepentingan para politisi di Senayan. Undang-undang kita melarang para pakar dan akademisi berpolitik. Kalau mau maju jadi bupati maupun walikota, misalnya harus tanggalkan jabatan," kata Runtung dalam talk show Festival Konsitusi dan Antikorupsi, di Auditorium USU, Padang Bulan, Medan, Selasa (15/5/2018).
"Kenapa tidak ada keberanian untuk memperbaiki undang-undang itu. Kan bisa kalau akademisi mau maju, diberlakukan cuti di luar tanggungan. Sehingga negara tidak dirugikan," lanjut Runtung.
Mantan Dekan Fakultas Hukum USU ini mengatakan, kalau undang-undang seperti ini, maka pemimpinnya itu-itu saja. Berputar-putar di Senayan sesuai kepentingan pembuat undang-undang.
Runtung mencontohkan, di Sumut hanya ada 2 pasangan calon yang jadi gubernur/wakil gubernur. "Padahal banyak pakar yang lebih hebat dan berakhlak untuk bisa membangun daerah ini,"ujarnya.