Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Batubara. Puluhan orang rang tergabung dalam Barisan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Batubara (BMP2BB) mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Batubara.
"Kita minta kepada penegak hukum untuk periksa dan tangkap Kadis BPMPD dan Kasi PMD yang diduga terlibat dalam pengutipan dana desa untuk keberangkatan Bimtek ke Yogyakarta," kata Darmawan Nasution didampingi Sahrul saat orasi di depan Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (16/5/2018).
Menurutnya, terdapat dugaan korupsi pada beberapa kegiatan di BPMPD Batubara yaitu pada pelaksanaan kegiatan pemantapan dan penyusunan profil desa dan kelurahan yang ada di Batubara dengan biaya Rp 200.000.000, kegiatan tersebut diduga fiktif. Sampai saat ini profil desa tersebut tidak jelas keberadaannya.
Selain itu, terkait dana pemilihan dan pelantikan Kepala Desa yang dipilih tahun 2015 sebesar Rp 408.000.000, padahal dari pantauan dana pelantikan tersebut dibebankan kepada Kepala Desa yang terpilih melalui dana alokasi desa (ADD) tahun 2015. Maka dari itu, kuat dugaan bahwa pejabat BPMD disinyalir bermain didua mata anggaran tersebut demi mencari keuntungan pribadi.
"Terkait itu, kami minta kepada penegak hukum untuk memeriksa pihak terkait yang diduga terlibat," katanya.
Dikatakannya, terkait pemotongan dana desa pada pelaksanaan Bimtek ke Yogyakarta sebesar Rp 10 juta- Rp 13 juta pada 141 kepala desa tidak didasari pada undang-undang dan payung hukum, sehingga berimbas pada kerugian desa.
"Dana desa harus diprioritaskan untuk biayai kegiatan berkala bidang pembangunan desa, untuk itu kita minta untuk diusut secara tuntas. Karena kami menduga sudah terjadi konspirasi dan berimbas pada kerugian negara," ujarnya.
Asisiten III Pemerintah Kabupaten Batubara, Attarudi,n mengatakan, terkait permasalahan Bimtek ke Yogyakarta, itu sudah diaudit BPK dan kepala desa sudah mengembalikan kerugian negara.
"Saya rasa kalau masalah Bimtek itu sudah diaudit BPK dan kepala desa sudah mengembalikan kerugian negara," imbuhnya.