Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Palas. Rusli Pane alias Ahmad Nawawi Pane, seorang warga Desa Pirtrans Sosa I B, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Padang Lawas (Palas), mengaku tidak mampu membayar biaya arus rekening listrik PLN yang disuplai ke rumahnya setiap bulannya.
Kepada wartawan, Senin (21/5/2018), pria berusia sekitar 61 tahun ini mengungkapkan, beban tarif daya listrik PLN yang disuplai ke rumahnya sebesar 900 VA, dengan hanya memakai sebuah bola lampu ukuran sekitar 50 watt, ditambah satu unit TV ukuran 20 inci dan satu mesin pompa air yang jarang dipakai.
"Gimana, ya pak. Saya mau nyalakan pompa air atau TV di rumah, soalnya arus listriknya di sini lemah, sehingga TV dan pompa air di rumah saya sering tidak dipakai, karena daya arus listriknya tidak tarik," ujarnya.
"Tapi, kenapa ya, pak. Biaya rekening listrik PLN cukup mahal saya rasakan, rata-rata sebesar Rp 110.000-Rp 130.000 perbulannya yang saya harus bayar ke PLN. Untuk bulan april-mei ini, tunggakan listrik PLN saya Rp 260.000. Saya keberatan membayarnya," ucap Pane.
"Saya keberatan bayar listrik PLN itu, ya semata-mata karena saya uang penghasilan saya tidak cukup membayarnya. Saya mohon agar pihak PLN bisa membantu supaya beban tarif daya listriknya dikurangi," pintanya.
Menanggapi hal ini, Manajer PT PLN Rayon Sibuhuan, Suprihatin menegaskan, tahun lalu pihaknya sudah melayangkan program listrik subsidi bagi keluarga kurang mampu, lewat kordinasi kerja dengan pemerintah kecamatan yang tersebar di daerah Kabupaten Palas.
"Kita sudah berkordinasi dengan pemerintah kecamatan se-Palas untuk program subsidi listrik bagi keluarga kurang mampu. Mungkin, warga ini tertinggal sewaktu pendataan tahun lalu," lanjutnya.
Namun demikian, tambahnya, pihaknya memberikan kesempatan agar warga yang merasa kurang mampu dalam hal tunggakan rekening listrik PLN, bisa mengajukan permohonan turun daya.
"Syaratnya harus ada surat permohonan, fotocopi KTP dan KK. Alangkah baiknya, warga tersebut terdaftar dalam data keluarga kurang mampu pemerintah pusat," terangnya.