Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Hukuman yang dijatuhkan kepada ZTE disebut oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan dicabut karena niatnya untuk melindungi perusahaan tersebut ditolak oleh para legislatif.
Trump mengatakan belum ada perjanjian antara negara yang dipimpinnya dengan China terkait pencabutan hukuman ZTE dalam mengimpor peralatan teknologi dari perusahaan asal Negeri Paman Sam selama tujuh tahun. Hal itu diungkapkannya jelang pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in di Gedung Putih.
Trump mengaku para legislatif AS berusaha untuk menghalanginya dalam meringankan sanksi yang diterima oleh salah satu vendor smartphone global tersebut. Sebelumnya, Presiden AS ke 45 ini memang sempat mengatakan akan membantu ZTE menjalankan kembali bisnis utamanya yang sempat terhenti lantaran hukuman tersebut.
Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang berkantor pusat di Shenzen itu merupakan salah satu sumber dana besar bagi korporasi asal Amerika Serikat (AS) yang memproduksi perlengkapan teknologi. "Mereka bisa membayar biaya besar tanpa mengancam seluruh perusahaan Amerika Serikat tersebut," ucapnya.
Selain itu, yang terbaru, Trump juga berencana untuk menghapus denda dari daftar penalti yang akan diterima oleh ZTE. Hal tersebut merujuk pada niatan legislatif AS untuk menjatuhkan kembali denda yang sempat diterima oleh perusahaan tersebut tahun lalu, setelah mereka ketahuan mengirim perlengkapan teknologi ke Iran dan Korea Utara.
Rencananya itu mendapat reaksi keras dari sejumlah anggota Kongres, baik para politisi partai Republik maupun Demokrat. Mereka beranggapan Trump terlalu memberikan kemudahan bagi perusahaan yang jelas-jelas melanggar perjanjian dengan mengirim perlengkapan teknologi ke Iran dan Korea Utara, dua negara di dalam daftar hitam Negeri Paman Sam.
Menariknya, pemerintah AS malah dirumorkan makin mendekati kata sepakat terkait perjanjiannya dengan China mengenai pencabutan hukuman ZTE. Sebuah sumber menyebutkan bahwa perjanjian ini juga akan melibatkan pemotongan tarif impor terhadap sejumlah produk dari Negeri Paman Sam, yaitu mobil dan yang berhubungan dengan sektor pertanian.
Negeri Tirai Bambu juga diminta untuk mengimpor lebih banyak produk-produk perkebunan dan peternakan dari AS. Perjanjian itu sendiri bermula dari pertemuan antara dua politisi asal kedua negara itu.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari Reuters, Rabu (23/5), kedua politisi itu adalah Steven Mnuchin, Menteri Perbendaharaan AS, dengan Liu He, Vice Premier China di bidang industri, transportasi, perbankan, sumber daya manusia, dan keamanan sosial. Pertemuan itu berlangsung di Washington pekan lalu.
Sebuah sumber menyebutkan perjanjian ini akan diselesaikan sebelum kunjungan Menteri Perdangangan AS, Wilbur Ross, ke Beijing pekan depan. Hal itu diperkirakan dilakukan karena dianggap akan memudahkan penyelesaian perjanjian dagang antar keduanya sebagai upaya mencegah terjadinya perang dagang. (dtn)