Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Himpunan rakyat mahasiswa Peduli Keadilan Indonesia (Haram -PKI) meminta agar Poldasu peka dalam mengembangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas beberapa waktu lalu, karena diduga perbuatan itu tidak mungkin dilakukannya sendiri.
Hal itu dinyatakan Haram PKI saat berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) di Jalan SM Raja Km 10,5 Medan, Senin siang (4/6/2018).
Dalam statementnya, Haram PKI mendesak agar Poldasu serius menangani persoalan itu karena telah meresahkan masyarakat Padang Lawas. Tuntutan lain yang disampaikan Haram PKI adalah agar Gubernur Sumut melalui Kepala Biro Hukum membatalkan Ranperda Padang Lawas yang dinilai belum mengikuti aturan.
Selain itu mereka juga meminta agar Kejati Sumut mengambil alih penanganan perkara korupsi anggaran perjalanan dinas Bappeda Padang Lawas yang ditangani Kejari Padang Lawas. Kejati Sumut juga diminta untuk mengungkap dan menuntaskan perkara korupsi dinas pendidikan Padang Lawas yang sudah bertahun mengendap di Kejatisu.