Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Surabaya - Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang adanya tanda-tanda aparat negara tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 mendapat respons dari Fajar Ramadlan, pengamat politik Universitas Brawijaya Malang.
"Dari pernyataan Pak SBY kemarin di Madiun, kita bisa memberi tiga perspektif," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (19/6/2018).
Pertama, lanjut Fajar, pernyataan SBY menjadi indikasi ada kepanikan bahwa calon dari Partai Demokrat jauh dari posisi aman, bahkan tertinggal. Pasangan yang dimaksud adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.
Menurut Fajar, indikasi tersebut sesuai dengan narasi yang dibangun sebelumnya oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio, di mana disebutkan bahwa hanya kecurangan yang bisa menggagalkan pemenangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim.
"Jika Khofifah-Emil sudah aman, dan Pak SBY tidak panik, tidak mungkin Pak SBY menyasar tudingan kemana-mana," ujar Fajar.
Fajar melanjutkan, perspektif kedua, sebagai mantan presiden yang menjabat selama 10 tahun, SBY mestinya paham jika tidak mudah untuk membawa Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI untuk terlibat politik praktis. "Karena semua sudah tersistem. Presiden Jokowi pun sudah menegaskan bahwa aparat negara sepenuhnya netral dalam Pilkada," paparnya.
Perspektif ketiga, Fajar mengutarakan bahwasanya akan lebih baik jika SBY melihat potensi penggunaan alat negara pada pemenangan kandidat partainya. "Misalnya, Khofifah kan mantan Menteri Sosial, tentu dia punya infrastruktur jaringan PKH (Program Keluarga Harapan) yang cukup besar di Jatim. Itu kan ada potensi ditunggangi untuk pemenangan Khofifah-Emil. Mengapa Pak SBY tidak mengkritisi itu?" imbuh Fajar.
Selain itu, Gubernur Jatim saat ini, Soekarwo, adalah Ketua Partai Demokrat Jatim yang tak lain adalah motor pendukung Khofifah. "Mengapa Pak SBY tidak pula menyebut posisi Gubernur Soekarwo? Malah mengarahkan sasaran ke TNI, Polri, dan BIN," lanjutnya.
Seperti diberitakan sejumlah media sebelumnya, SBY mengungkapkan kekhawatirannya jika aparat negara seperti BIN, Kepolisian, maupun TNI memihak parpol tertentu dalam Pilkada 27 Juni mendatang. Hal ini disampaikan SBY usai memimpin apel Partai Demokrat Jatim di Madiun, Senin (18/6/2018).
"Saya mendengar banyak informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga banyak daerah-daerah yang lain, ada tanda-tanda ada niat yang barangkali membuat aparat negara tidak netral," kata SBY saat itu. dtc