Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak mau ambil pusing dengan keberatan yang disampaikan oleh Parpol (partai politik) pengusung Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah (Eramas) tentang pemindahan lokasi kampanye akbar Djarot - Sihar Sitorus (DJOSS) dari Marelan ke Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya Stadiun Baharoeddin Siregar, Sabtu (23/6/2018), mulai pukul 09.00 WIB - 17.00 WIB).
Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis, Benget Manahan Silitonga, malah balik mempertanyakan alasan keberatan kubu Eramas tentang pemindahan lokasi kampanye DJOSS.
"Keberatannya itu apa. Ruginya di mana, coba ditanya, jangan hanya perasaan dibawa," kata Benget,
di Medan, Jumat (22/6/2018).
Disebutkannya, KPU Sumut sudah beberapa kali memfasilitasi rapat atau pertemuan antara timses DJOSS dengan timses Eramas mengenai pemindahan lokasi kampanye.
"Mengenai keputusan awal masih bisa direvisi, karena KPU mendengar dari semua pihak. Kan ada surat kepolisian yang resmi menyatakan potensi keamanan dan kerawanan, kalau pada posisi awal lokasi kampanye. Yang punya kacamata dan keamanan republik ini siapa, Kepolisian kan, bukan KPU," jelasnya.
Pria berkacamata ini menambahkan, KPU Sumut tidak bisa berpretensi (berpura-pura) dengan lembaga Kepolisian. "Ketika dapat surat polisi, mau bilang apa, sebagai Paslon punya persepsi silahkan, kami resmi ada permohonan dari paslon 2," paparnya.
Pada akhirnya, lanjut Benget, KPU Sumut tetap harus mengambil keputusan meski tetap ada penolakan dari kubu Eramas.
"Sudah mengubah SK, KPU tidak bisa disandera siapapun, siapa yang bisa menyandera KPU, kami punya kewenangan, lagi pula ada dasar semuanya," sebutnya.
Benget pun mencontohkan kejadian ini dengan permohonan Eramas yang ingin mengubah atau meniadakan agenda kampanye akbar.
"Kemarin Timses Eramas hadir dan sudah berkomikasi dengan Ketua KPU tentang permohonan perubahan jadwal kampanye akbar. KPU Sumut sifatnya hanya memfasilitasi, kalau mau dipakai silahkan, tidak dipakai juga silahkan, itu hak paslon. Mengelola kampanye itu banyak hal yang dipertimbangkan, mulai dari keamanan dan lain sebagainya," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Parpol pengusung dan pendukung Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah (Eramas) menyampaikan kekecewaannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut selaku penyelenggara Pilgubsu 2018.
Sekretaris DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution menyampaikan bahwa KPU Sumut tidak konsisten dalam menjalankan keputusannya tentang jadwal pelaksanaan kampanye akbar terakhir pada 23 Juni 2018.
"Ada perobahan tempat kampanye secara sepihak oleh KPU. Padahal kesepakatan awal Eramas mendapat jatah di zona B yakni Lapangan Merdeka. Sedangkan paslon 2 di zona A yakni Marelan. Belakangan lokasi kampanye paslon nomor 2 bergeser ke Lubuk Pakam, itu kan tidak sesuai kesepakatan. Harusnya KPU menjalankan keputusan awal," ujar Irham Buana di Posko Pemenangan Eramas, Jalan A Rivai, Rabu (20/6/2018).
Keputusan sepihak KPU Sumut itu, kata Irham, menimbulkan prasangka buruk. Apabila pemindahan lokasi kampanye karena alasan keamanan, harusnya pihak kepolisian memberikan penjelasan secara merinci.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sumut, Mangapul Purba, mengatakan, kampanye akbar DJOSS akan dipimpin Ketua Umum DPP PDIP Hj Megawati Soekarno Putri. Megawati akan hadir bersama Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait.
"Untuk memeriahkan acara tersebut, sejumlah artis papan atas akan diundang, seperti D'Masiv, Indah Nevertari, J-Rocks, dan artis Batak terkenal lainnya," sebut Mangapul.
Sementara, Sekretaris Tim Pemenangan Eramas, Sandri Harahap kepada wartawan, di posko Eramas, Jalan A Rivai, Medan, Rabu (20/6/2018), mengatakan, seharusnya 23 Juni nanti kegiatan kampanye akbar di Lapangan Merdeka Medan. Tapi, dengan berbagai pertimpangan akhirnya kegiatan kampanye akbar diganti dengan agenda doa bersama.
Doa bersama yang akan digelar di Hotel Santika Dyandra Medan,dihadiri sekitar 1.500 orang, yang terdiri dari pimpinan parpol pengusung dan pendukung, lintas agama dan relawan.