Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Bencana tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun oleh perkumpulan Parna Indonesia dinyatakan sebagai akibat dari buruknya sistem pertransportasian di perairan Danau Toba. Maka kecelakaan atau malapetaka kembali terulang. Korban pun berjatuhan dalam jumlah yang tidak sedikit.
Jika saja ada sistem pertransportasian yang baik yang diimplementasikan di Danau Toba tentu tidak akan ada lagi bencana. Terlebih lagi tidak ada korban yang berjatuhan. Oleh sebab itu bencana KM Sinar Bangun harus menjadi momentum evaluasi bagi berbagai pihak khususnya bagi pemerintah selaku regulator.
Sekjend DPP Parna Indonesia Martuama Saragih melalui wakilnya Parlin Manihuruk menjelaskan kepada medanbisnisdaily.com, di Medan, Sabtu (23/6/2018). Bencana KM Sinar Bangun, katanya, telah merenggut tidak sedikit warga Parna sebagai korban. Itu sebabnya mereka sangat terganggil memberi perhatian.
"Soal sistem transportasi di perairan Danau Toba memang kewenangan pemerintah merumuskan dan menjalankannya. Kami akan melakukan evaluasi guna memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem tersebut," tegas Parlin.
Katanya, saat ini dari Parna Indonesia sudah menurunkan tim ke lokasi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Simanindo, Samosir. Berbagai agenda tengah mereka lakukan termasuk diantaranya mencari fakta-fakta lapangan terkait buruknya sistem transportasi di Danau Toba yang menyebabkan berulangnya peristiwa tenggelamnya kapal.
Selanjutnya berbekal fakta-fakta tersebut, ungkapnya, akan dilakukan focus group discussion atau brainstorming guna merumuskan rekomendasi perubahan kebijakan untuk memperbaiki sistem transportasi di Danau Toba.
"Kemungkinan minggu depan Parna Indonesia akan melakukan focus group discussion tersebut di Medan, sesegera mungkin rekomendasi perbaikan akan kita sampaikan ke pemerintah agar di masa depan tidak lagi terjadi kecelakaan kapal di Danau Toba," terang Parlin.