Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Semarang - Komisi II DPR RI berharap KPU mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pemilihan gubernur (Pilgub) di Jawa Tengah maupun lain-lainnya. Selain itu, berharap dalam Pilgub nantinya tidak ada kericuhan maupun kegaduhan sehingga bisa menjadi contoh pada daerah lainnya.
"Kita berharap KPU bisa mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam Pilgub di Jawa Tengah dan lain-lainnya. Terkait dengan masalah-masalah teknis KPU harus lebih lentur, lebih bijak, sejauh tidak melanggar aturan dan ketentuan UU yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria di sela-sela kunjungan kerja di KPU Kabupaten Semarang, Senin (25/6/2018).
Selain melakukan kunjungan di KPU Kabupaten Semarang, sejumlah anggota Komisi II DPR RI juga meninjau di Kantor Kelurahan Sidomulyo (tempat menyimpan kotak dan surat suara) serta meninjau kesiapan di TPS 05 Sidomulyo.
Lebih lanjut, Riza mengatakan, terkait dengan kehadiran saat Pilgub yang membawa e-KTP dan C-6 (undangan) menjadi perhatian bersama. Nantinya, pada saat Pilkada serentak, Rabu (27/6/2018), apa bila tidak membawa e-KTP, sejauh membawa C-6 bisa diperbolehlan untuk mencoblos atau sebaliknya kalau membawa C-6 tidak membawa e-KTP diperbolehkan mencoblos selama namanya di DPT.
"Kalau namanya tidak ada di DPT, dia bisa mencoblos selama membawa KTP elektronik di lingkungan kelurahan yang bersangkutan tinggal atau berdomisili di satu jam terakhir waktu pemilu pada hari Rabu mendatang," ujarnya.
Menyinggung warga yang belum punya e-KTP, kata dia, diperbolehkan sejauh memiliki surat keterangan atau suket.
"Kalau tidak memiliki suket tidak bisa, karena sudah menjadi ketentuan dan perundang-undangan yang ada. Memang kita sepakati bahwa dalam Pilkada dan pemilu kedepan wajib setiap warga negara memiliki KTP elektronik, yang penting sudah melakukan perekaman sehingga terdaftar dan memiliki surat keterangan," tegasnya.
Dia berharap dalam pemilihan gubernur (Pilgub) yang dilangsungkan pada Rabu (27/6/2018), agar TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya. Penyelenggara negara harus mampu menjadi contoh dan teladan.
"Harus menjadi teladan dan aparat keamanan TNI/Polri juga ASN juga justru memberi contoh terdepan bagi masyarakat terkait independensi dan netralitasnya," kata dia.
Selain itu, pihaknya berharap, pasangan Pilkada di Jawa Tengah bisa memberi contoh dan teladan bagi masyarakat.
"Kami harapkan pasangan Pilkada di Jawa Tengah, bisa memberi contoh dan teladan bagi masyarakat, tidak ada kericuhan, kegaduhan dan pasangan-pasangan calon ini harus memberi contoh yang baik dan tentu ini akan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya, apa bila Jawa Tengah dan daerah-daerah besar lainnya lebih bisa menjadi contoh," tuturnya.
"Dan harapan kita bagi pasangan calon di seluruh Indonesia, tidak hanya sukses di dalam penyelenggaraan pilkada, tapi juga sukses di dalam membangun daerah kedepan," kata politisi Gerindra, i
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan dalam paparannya kepada anggota Komisi II DPR RI mengatakan, TPS di Kabupaten Semarang ada 1.769 yang tersebar di 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Untuk jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub ada 756.063 pemilih terdiri 372.605 pemilih laki-laki dan 383.458 pemilih perempuan.
"Dalam Pilgub ada 19.287 personil penyelenggara terdiri dari PPK,KPPS, PPDB, PPS maupun lainnya," katanya.
Di Kabupaten Semarang, kata Guntur, untuk logistik Pilgub aman dan sejauh ini sudah berada di desa/kelurahan, kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 bergeser menuju masing-masing TPS.
Selain itu, kata dia, ada dua desa yang lokasinya rawan yakni Dusun Borangan dan Sapen, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, di mana untuk menuju lokasi ini harus melalui Kabupaten Demak baru menuju dua dusun tersebut. Sedangkan satu lagi di Desa Duren, Kecamatan Sumowono, untuk sampai lokasi tersebut logistik Pilgub harus diangkut dengan cara dipikul karena medan yang cukup berat.
Terakhir, sejumlah anggota Komisi II DPR RI meninjau kesiapan di TPS 05 Kelurahan Sidomulyo. Saat melakukan peninjauan ini mendapatkan penjelasan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 05 Sidomulyo, Langlang Sajati.
"Untuk DPT di sini ada 525, kemudian C-6 sudah dibagikan 460, sedangkan sisa belum karena masih ada yang Lebaran, pindah penduduk karena di sini daerah kos-kosan, sedangkan seorang meninggal dunia," pungkasnya. dtc