Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Gerindra menyebut Kantor Staf Presiden (KSP) layak dibubarkan lantaran bicara soal bicara soal peta Pilpres 2019 Joko Widodo usai hasil quick count Pilkada Serentak 2018. Partai Golkar menyebut KSP masih dibutuhkan.
"KSP masih dibutuhkan untuk memberi masukan dan dukungan pelayanan bagi presiden," kata Wasekjen Golkar M Sarmuji kepada wartawan, Kamis (28/6/2018).
Menurut Sarmuji, pernyataan KSP soal peta Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 tak sepenuhnya salah. Alasannya, masih ada kaitannya dengan tugas dan fungsi KSP. Terutama, apabila dalam konteks pencapaian target-target pemerintahan selama Jokowi memimpin.
"Pernyataan KSP tentang masa depan Pak Jokowi dalam konteks tertentu sebenarnya masih berkait dengan apa yang sedang dikerjakan hari ini," ujarnya.
"Mengerjakan urusan politik bagi KSP tidak dilarang yang penting masih berkaitan dengan tercapainya target-target pemerintahan selama Presiden memimpin," imbuh Sarmuji.
Namun, ke depan dia berharap KSP berfokus pada tugas-tugas yang menunjang kinerja presiden. Sarmuji mengatakan, tugas-tugas yang berkaitan dengan politik praktis sebaiknya diserahkan kepada parpol pendukung Jokowi.
"Namun demikian, KSP sebaiknya lebih fokus pada tugas untuk memberikan dukungan kinerja kepada presiden. Dengan dukungan KSP, jika presiden berkinerja baik otomatis Pak Jokowi akan lebih mudah terpilih lagi pada periode berikutnya," sebut anggota DPR itu.
"Sementara untuk kerja-kerja politik agar Pak Jokowi terpilih lagi sebaiknya lebih dipercayakan kepada parpol pendukung dan relawan yang jaringannya tersebar luas di seluruh Indonesia," jelas Sarmuji.
Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi IV Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo bicara soal peta Pilpres 2019 Joko Widodo usai hasil quick count Pilkada Serentak 2018. Gerindra mengkritik keras KSP.
Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade meminta KSP dibubarkan. Bagi Andre, KSP saat ini tidak jelas fungsi dan kerjanya, apalagi menurutnya tupoksi KSP serupa dengan beberapa lembaga negara lainnya.
"Menurut kami lebih baik KSP ini dibubarkan saja daripada terjadi pemborosan anggaran negara, apalagi anggaran kita ini ditopang oleh utang. Dan juga KSP tugasnya banyak tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya," kritik Andre. dtc