Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Andai cawapres Joko Widodo (Jokowi) tak sesuai kehendak, PPP berharap Jokowi menjalani kontrak politik yang telah disepakati. Apa itu?
"Yang paling penting saya kira bagi parpol-parpol itu adalah dalam tanda kutip semacam kontrak politik," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Kontrak politik yang dimaksud PPP adalah kesediaan Jokowi menjalani program-program keumatan. PPP mengupayakan pemerintahan Jokowi di periode kedua melibatkan program keumatan.
"PPP itu sesungguhnya jauh lebih penting adalah program-program keumatan yang perlu dan harus diusung dalam program pemerintahan Pak Jokowi periode kedua," sebutnya.
"Tentu ada yang meneruskan dan ada yang baru yang akan kita masukan karena pada periode ini belum tersentuh," imbuh Arsul.
Arsul kemudian menambahkan, PPP tidak pernah memaksa untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres Jokowi. Dia menegaskan, PPP hanya menyampaikan kriteria khusus untuk pendamping Jokowi di Pilpres 2019."PPP posisinya tidak secara formal itu mendorong misal kader internal khususnya ketua umumnya, kita kan menyerahkan. Hanya PPP memberi sudut pandang dalam bentuk kriteria yang itu sudah disampaikan," tutup Arsul. (dtc)