Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Bambang Musyawardana dicopot sebagai Wali Kota Jakarta Timur oleh Gubernur DKI Anies Baswedan hanya melalui telepon. Bahkan, hingga pelantikan wali kota yang baru, Bambang mengaku belum mendapatkan pengarahan dari Anies.
Menanggapi drama pencopotan wali kota itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad mengatakan urusan pengarahan kepada wali kota yang dicopot tidak hanya kewenangan Anies. Menurutnya, Sekda DKI Saefullah juga bisa mewakili gubernur untuk memberikan pengarahan.
"Kalau saya lihat sebenarnya, kalau dalam Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) itu yang mengatur semua Sekda, ya, selaku kepala Baperjakat. Itu kan sebenernya tanggung jawab Sekda juga yang Kepala Baperjakat," kata Riano saat dihubungi, Rabu (18/7/2018).
Riano menuturkan Sekda selaku Kepala Baperjakat juga memiliki tugas sebagai pembina para PNS di DKI. Politikus PPP itu mempersoalkan mengapa Saefullah tidak memberikan pengarahan kepada wali kota yang dicopot.
"Kan saya bilang, di situ kan peran Sekda selaku Kepala Baperjakat, selaku pembina organisasi, pembina seluruh PNS yang ada. Harusnya dia mengarahkan, masa urusan dari yang kecil sampai yang besar masa gubernur," ujar Riano.
"Artinya di sini Sekda berperan. Sekda selaku pembina para PNS di lingkungan DKI, harusnya mengarahkan hal itu. Kemarin kan Tri (eks Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi) ditempatkan di BPSDM, nggak ada masalah. Kenapa Bambang dan Anas Effendi (eks Wali Kota Jakarta Barat) belum ditempatkan? Ada salah di mana? Kan gitu," imbuhnya.
Bambang sebetulnya tak mempersoalkan pencopotannya selaku Wali Kota Jakarta Timur. Yang dia persoalkan yakni hingga saat ini Anies belum memberikan pengarahan secara langsung terkait pencopotannya.
Saat pengarahan tersebut, biasanya SK pensiun yang asli diberikan. Namun hingga kini Bambang mengaku belum mengantongi SK pensiun yang asli.
"Sampai sekarang nggak diarahin. (Mestinya) sebelumnya diarahin, 'Anda saya copot, nih, ada SK pensiun.' Sedangkan saya nggak pegang SK pensiun, baru memfotokopi, SK yang asli masih dibekep oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," sesal Bambang saat dihubungi detikcom, Senin (16/7/2018) malam.
dtc