Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ketua Panitia Khusus Inventarisasi Aset-aset Pemprovsu DPRD Sumut, Hanafiah Harahap meragukan status laporan keuangan pemerintah (LKP) Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), mengingat betapa buruknya tata kelola keuangan, khususnya aset yang dimiliki.
Katanya, saat ini ada ribuan aset milik Pemprovsu dalam berbagai bentuk. Bergerak atau tidak. Misalnya tanah, gedung perkantoran, mess, mobil dan sebagainya. Akan tetapi hanya sebagian di antaranya yang status kepemilikan dan pengelolaannya jelas. Tanah, misalnya, masih banyak yang belum bersertifikat dan dikuasai pihak lain.
"Paling banyak hanya 10% dari aset-aset Pemprovsu itu yang status kepemilikannya jelas. Jadi selama ini tata kelola keuangan kita termasuk didalamnya soal aset memang kacau balas," tegas Hanafiah yang berasal dari Partai Golkar seusai rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (30/7/2018).
Beberapa contoh, terangnya, adalah tanah di Tamiang yang selama berpuluh tahun terbengkalai yang Berada di bawah naungan PT Aneka Industri dan Jasa. Warga setempat yang berniat mengelola tidak ditanggapi. Tak kalah miris, kantor PT AIJ yang kini dipindahtangankan ke pihak ketiga kompensasi yang diterima tidak mampu membayar pesangon karyawan yang di-PHK.
Sementara itu, 150 unit mobil jenis Kijang Innova yang selama ini dipinjampakaikan ke anggota DPRD Sumut dan telah dikembalikan keberadaannya tidak jelas.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sabrina menyatakan belum menguasai permasalahan aset-aset. Dia baru saja memerintahkan anak buahnya melakukan inventarisasi. Saat ini tengah berjalan dan belum rampung.
Terkait potensi kerugian negara, dia belum bisa menyimpulkan. Yang pasti tanah yang alas haknya jelas dan dikelola pihak lain akan diminta dikembalikan. Tentang mobil dinas, diakuinya bahwa administrasinya memang kacau.
"Saya sudah memerintahkan agar seluruh mobil yang administrasinya tidak benar agar ditarik, tentang aset tanah Pemprovsu sudah membuat MoU dengan BPN agar disertifikatkan," tegas Sabrina.