Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - PKS membuka peluang abstain dari koalisi Prabowo Subianto karena belum juga ada kesamaan soal cawapres pendamping Ketum Gerindra itu. Partai Demokrat (PD) mengakui memang masih ada perbedaan pendapat soal itu.
"Memang masih ada perbedaan pendapat di cawapres, tidak mudah menyelesaikannya," ungkap Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean saat dihubungi detikcom, Selasa (1/8/2018).
Untuk itu, Demokrat meminta kepada partai koalisi pendukung Prabowo untuk tidak berlarut-larut berdebat mengenai posisi cawapres. Ferdinand meminta agar urusan cawapres diserahkan kepada Prabowo.
"Daripada berlarut-larut, kita serahkan ke Pak Prabowo saja. Sampai sekarang isu yang jadi bahasan cawapres. Kalau debat-debat terus, tidak akan tuntas karena semua partai ingin kadernya jadi wakil," ucapnya.
"Solusi yang terbaik, kita serahkan ke Pak Prabowo siapa wakilnya. Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan siapa yang akan bawa elektoral tambahan," imbuh Ferdinand.
Soal gertakan abstain dari PKS, Demokrat menilai itu adalah hal yang wajar dalam koalisi. Menurut Ferdinand, tak ada yang salah dalam manuver tersebut.
"Dalam lobi-lobi politik, apa yang disampaikan PKS itu lumrah, mengeluarkan jurus dan taktik. Lumrah dalam negosiasi politik. Memang harus begitu, tidak boleh nyerah," sebutnya.
Ferdinand pun yakin pada akhirnya PKS tetap berada dalam koalisi pendukung Prabowo. Meski nantinya kader PKS tak dipilih sebagai cawapres Prabowo, dia yakin koalisi Gerindra-Demokrat-PKS-PAN tetap solid.
"Kami yakin pada ujungnya akan ikuti koalisi ini meski (wakil Prabowo) tidak dari PKS, tetap berada di koalisi. Karena UU tidak membolehkan, untuk sekarang harus mengusung," kata Ferdinand.
Sebelumnya diberitakan, PKS membuka opsi abstain pada Pilpres 2019 jika dari sembilan tokoh yang diusungnya tak satu pun dipilih jadi cawapres. PKS menyebut masih belum ada kesamaan sikap dan pandangan soal cawapres pada koalisi Prabowo itu.
"Jadi posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak, ya mungkin ada pembicaraan. Pada saatnya kita akan meminta kapan kira-kira dipastikan koalisi ini bisa lanjut apa tidak," ungkap Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin saat dimintai keterangan, Rabu (1/8). dtc