Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemko Medan dinilai kehabisan akal karena melibatkan aparat TNI dalam upaya merelokasi pedagang Pasar Timah ke lokasi penampungan sementara.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Edward Hutabarat yang hadir di sana mengatakan, pemerintah seharusnya tak melibatkan aparat TNI dalam upaya relokasi tersebut karena pedagang bukan penjahat yang mengganggu stabilitas negara.
"Kalau sampai libatkan TNI, berarti mereka menganggap pedagang adalah penjahat," katanya, Kamis (9/8/2018).
Sebagai catatan, sejak Kamis pagi, seratusan aparat gabungan dari Satpol PP Kota Medan dan TNI terlihat bersiaga di sekitar Pasar Timah untuk merelokasi pedagang. Namun, upaya tersebut kembali gagal karena pedagang kukuh melakukan penolakan.
Menurut Edward, Pemko Medan seharusnya menempuh upaya yang lebih elegan dalam menghadapi pedagang, bukan dengan cara mengerahkan aparat TNI yang dinilai pedagang sebagai salah satu bentuk intimidasi.
Dijelaskannya, pelibatan TNI dalam upaya relokasi mengindikasikan bahwa Pemko Medan seolah-olah mengintimidasi secara tidak langsung. "Ini secara tidak langsung sudah menakut-nakuti pedagang," tegasnya.
Ditambahkannya, Fraksi PDIP DPRD Medan akan tetap tegas menolak relokasi pedagang hingga ada kepastian hukum terkait lokasi penampungan. Saat ini, gugatan pedagang terkait IMB bangunan tempat relokasi pedagang masih berproses kasasi di tingkat MA.
"Jadi kita tunggu dulu sampai ada putusan. Jangan langsung relokasi. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," pungkasnya.