Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kontestasi Pilpres 2019 sudah dimulai, ada dua pasangan calon (Paslon) yang akan bertarung yakni Jokowi - Ma'ruf Amin di kubu pemerintah, dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di kubu oposisi.
Majelis Daerah Korps Alumsi Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Tebing Tinggi berharap agar kontestasi Pilpres tidak menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
"Dalam proses politik ini tentunya ada banyak persoalan dan dinamika yang terjadi, maka dari itu perlu ada ruang ruang untuk berdiskusi sesama tokoh -tokoh agama, tokoh masyarakat," ujar Ketua MD KAHMI Tebing Tinggi, Muhammad Fadly saat diskusi bulanan yang mengambil tema Pilpres 2019 : Tantangan Menuju Kedaulatan Rakyat, di aula Perpustakaan Daerah Kota Tebing Tinggi, Sabtu (11/8/2018) sebagaimana siaran pers panitia diskusi yang diterima medanbsnisdaily.com, Minggu (12/8/2018).
Sosiolog UIN Sumut Rholand Muary menyebut, dalam beberapa momen Pilkada, wacana yang mengemuka belakangan ini persoalan politisasi identitas.
Menurutnya, hal itu sengaja dibangun oleh elit kelompok kepentingan tertentu yang tujuannya meraup dukungan suara.
Ia menilai, dalam menyambut tahun tahun politik, apakah itu Pilkada, Pileg dan Pilpres umumnya memunculkan masalah- masalah sosial yang berpotensi gesekan antar masyarakat.
Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat, agar perbedaan pandangan politik dan pilihan politik tidak menciptakan permusuhan.
"Jika terjadi akan memunculkan disintegrasi bangsa dan ujung-ujungnya Kedaulatan rakyat tidak akan terjadi. Pendidikan politik juga tercipta dari ruang-ruang diskusi seperti ini. Hadir dalam diskusi tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan Ormas dan juga mahasiswa," katanya.