Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diminta untuk mencopot Hasan Basri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Medan karena terkibat politik praktis saat masih tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan menjadi caleg DPRD Medan untuk Pemilu 2019 dari Partai Nasdem.
"Wali Kota Medan harus mengambil sikap ketika anak buahnya masuk ke politik praktis, apalagi ketika masih berstatus ASN aktif," ujar akademisi dari UIN Sumut, Rholand Muary, di Medan, Rabu (15/8/2018).
Rholand menilai sikap Wali Kota Medan, yang membiarkan Hasan Basri tetap menjabat Kadis Pendidikan ketika telah memutuskan terjun ke dunia politik akan menjadi preseden buruk bagi birokrat, termasuk kinerja Wali Kota Medan itu sendiri.
"Biar image itu tidak ada, Wali Kota harusnya mencopot Hasan Basri. Jangan tunggu sampai pensiun, karena ASN itu dilarang ikut berpolitik praktis," jelasnya
"Saya kira Wali Kota Medan, KPU, Panwas serta masyarakat dapat berperan aktif melihat para background caleg-caleg yang akan maju," imbuhnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Elfenda Anada menilai ada kesan mengangkangi sebuah aturan dalam polemik Kadis Pendidikan Medan, Hasan Basri yang terjun ke dunia politik ketika masih berstatus ASN.
"Harusnya Kadis Pendidikan menunjukkan teladan dengan terlebih dahulu berhenti sebagai ASN atau mempercepat masa pensiunnya, agar tidak terkesan mengakali aturan," ujarnya.
Secara aturan, kata Elfenda, yang menjadi pedoman ketika nanti sudah dilakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.
"Makanya dia harus pensiun dini dan mundur dari jabatannya, Wali Kota Medan harus bersikap tegas, jangan malah dibiarkan," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari ratusan daftar calon sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU Medan terselip nama Hasan Basri.ia maju sebagai caleg DPRD Medan dari Partai Nasdem di daerah pemilihan V, dengan nomor urut 2.