Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. DPRD Medan menyoroti rendahnya capaian pendapatan daerah Pemko Medan sepanjang tahun 2017. Dewan mendesak Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengevaluasi kinerja OPD-OPD terkait.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Surianto, mengatakan sangat disayangkan masih banyak capaian hasil kinerja yang belum dilaksanakan oleh Pemko Medan, karena capaian target hanya 79,82%.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap nota Pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksaan APBD tahun 2017, Rabu (15/8/2018). "Kami menilai, kinerja Pemko Medan sangat rendah," katanya.
Berkaitan dengan LPj tahun 2017, Gerindra juga mempertanyakan selisih antara proyeksi dan realisasi yang sangat besar.
Dimana dalam laporan realisasi APBD tahun 2017 terkait pendapatan secara akumulatif yakni realisasi pendapatan mencapai Rp4,40 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp1,73 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,26 triliun.
Sementara, untuk belanja secara akumulatif mencapai Rp4,39 triliun yang terdiri dari Belanja Operasional Rp3,39 triliun lebih dan Belanja Modal sebesar Rp997,47 miliar.
"Antara proyeksi dengan realisasi sangatlah besar sementara daya serap terlalu kecil dari target.Kalau alasan Pemko Medan adalah efisiensi, tentu sangat besar selisih yang tidak terealisasi, ini mohon penjelasan," sebutnya.
Pihaknya juga mengkhawatirkan minimnya realisasi capaian anggaran pada tahun 2017 berimbas pada realisasi P-APBD 2018. Alasannya, hingga Juli 2018 realisasi pendapatan dari reklame hanya sekitar Rp 6 miliar-Rp 8 miliar dari proyeksi Rp106 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan dari IMB hanya Rp 9 miliar dari target Rp 130 miliar.
Sementara, Ketua Fraksi Golkar Ilhamsyah menyebutkan minimnya capaian target dan realisasi pendapatan Pemko Medan pada tahun 2017 tidak terlepas dari buruknya kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Untuk itu, kata Ilhamsyah Fraksi Golkar memberikan beberapa masukan kepada Walikota Medan untuk mengevaluasi kinerja para OPD yang tidak mampu menjalan tugas dan fungsinya secara baik.
Selain itu, Pemko Medan harus mencari berbagai upaya terobosan baru agar penerimaan dapat optimal dan sisi lain masyarakat tidak terbebani.Hal ini dalam upaya meningkatkan PAD di tahun anggaran berjalan dan mendatang.