Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tak lagi dianggarkan untuk tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta akan membuat Taman Maju Bersama dengan maksud mengedepankan interaksi yang mirip dengan konsep RPTRA.
"Konsepnya adalah ruang terbuka hijau yang didukung dan dilengkapi dengan fasilítas, seperti permainan untuk anak-anak dan ruang komunitas untuk berinteraksi, dan kegiatan ibu-ibu seperti ruang PKK Mart dan ruang laktasi," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam tulisannya di buku 'Kebijakan Ahok' seperti dikutip detikcom, Jumat (17/8/2018).
Meski menyandang nama 'ramah anak', tapi RPTRA bukan cuma buat anak-anak. Ahok ketika menjabat ingin warga bersilaturahmi satu sama lain.
"Dengan adanya RPTRA di tengah permukiman warga, khususnya di permukiman padat penduduk, maka setiap keluarga bisa saling berbagi dan bersilaturahmi. Dengan saling mengenal dan bersilaturahmi, harapannya banyak persoalan bisa diselesaikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup bisa tercapai," papar Ahok.
Lewat buku yang ditulis dari balik sel bui itu, Ahok memaparkan fasilitas yang ada di mayoritas RPTRA. Fasilitas yang wajib di antaranya adalah CCTV dan fasilitas bermain anak.
"Orang tua bisa mengawasi secara langsung aktivitas anak-anaknya, sehingga mencegah kriminalitas terhadap anak," ujar Ahok.
Ada pula aula serbaguna yang bisa dimanfaatkan remaja beraktivitas hingga sara olahraga. Sebelum Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sudah ada 290 RPTRA yang diresmikan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengembangkan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Anies ingin menonjolkan interaksi warga di taman itu.
"Yang akan ditonjolkan adalah interaksinya karena interaksi itu yang kemudian membuat suasana jadi lebih baik," kata Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Sementara itu konsep Taman Maju Bersama disebut hampir mirip dengan RPTRA. Untuk tahun 2018, sudah ada 12 lokasi yang disiapkan. Masing-masing memiliki luas 5.000 meter persegi sampai 1 hektare.
"Kalau di 2018 kita baru siapkan lahannya ya. Sama kajian-kajian dulu untuk konsepnya seperti apa. Tapi yang jelas hampir mirip dengan RPTRA. Artinya konsepnya semua aktivitas, pemberdayaan masyarakat dihimpun dalam satu taman. Artinya tamannya ini bersama-sama, taman bersama," kata Kepala Dinas Kehutanan DKI Djafar Muchlisin saat dihubungi, Selasa (3/4).
Djafar mengatakan penekanan pada kata 'anak' akan diganti dengan taman bagi semua kalangan. Dia menuturkan Taman Maju Bersama akan ditujukan bagi semua umur dan kalangan.
"Ya kalau RPTRA ya nanti konsepnya RPTRA ini kan memang di situ direncanakan untuk kegiatan terpadu ramah anak. Kalau ini bukan hanya sekadar ramah anak. Di sini jadi untuk semua kalangan taman ini baik untuk lansia, remaja dan lain-lain," kata dia.
RPTRA dari APBD Lebih Banyak daripada CSR
Dalam bukunya itu, Ahok menyebut APBD sebagai sumber kedua pembangunan RPTRA. Sumber pertama adalah dari perusahaan.
"Pertama, memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan swasta. Kedua, menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta," ungkap Ahok.
RPTRA yang dibangun dari dana CSR perusahaan swasta dibangun sebanyak 67 unit, sedangkan yang pakai APBD sebanyak 223 unit. Sehingga total ada 290 unit.
Kini Pemprov DKI Jakarta tak menganggarkan RPTRA untuk 2019. Salah satunya adalah karena sulitnya lahan.
Kepala Dinas PRKP Agustino Darmawan mengatakan pembangunan 47 RPTRA yang dianggarkan pada tahun ini juga masih terkendala lahan. Dia mengusulkan Pemprov DKI fokus menambah ruang terbuka hijau (RTH) baru.
"Ya sekarang cari tanah aja susah, kita nyari untuk 47 lokasi susah. Itu kalau sementara kehutanan baru berapa persen," kata Agustino di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
Meski tak dianggarkan untuk tahun 2019, tetapi perusahaan boleh saja membangun RPTRA. "Kalau CSR membangun, silakan. Kalau APBD nggak dianggarkan," kata Agustino.
dtc