Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dhaka. Warga Rohingyamenantang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan para jenderal militer Myanmar diadili atas genosida terhadap rekan-rekannya. Tantangan ini dilontarkan pemimpin para pengungsi Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.
Misi pencari fakta PBB dalam laporan yang dirilis Senin (27/8), menyerukan agar Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan lima jenderal militer Myanmar lainnya diadili. Mereka harus diadili di bawah undang-undang internasional atas tindak kejahatan parah dengan 'niat genosida' terhadap Rohingya.
Seperti dilansir AFP, Rabu (29/8/2018), pemimpin komunitas Rohingya di Bangladesh menyambut baik laporan itu, khususnya seruan agar para jenderal militer Myanmar diadili. Namun mereka menyatakan akan menilai kemampuan PBB dalam menegakkan keadilan.
"PBB harus memastikan bahwa keadilan mencapai titik terang," tegas pemimpin komunitas Rohingya, Abdul Gowffer, kepada AFP via telepon.
"Para komandan (militer) harus menghadapi persidangan ICC," imbuhnya, merujuk pada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.
Dalam laporannya itu, penyidik PBB juga menyerukan pembentukan pengadilan ad hoc internasional untuk mengadili para tersangka atau membawa mereka ke ICC.
Dewan Keamanan (DK) PBB sendiri telah berulang kali mendesak Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan mengizinkan pengungsi Rohingya kembali ke rumahnya dengan selamat. Namun inisiatif itu bisa terganjal oleh anggota tetap DK PBB, China, yang juga sekutu dekat Myanmar. China bisa menggagalkan upaya untuk membawa kasus Rohingya ini ke ICC.
Dil Mohammad, pemimpin komunitas Rohingya lainnya, mendesak PBB untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam memastikan kepulangan warga Rohingya dengan selamat ke negara bagian Rakhine. Proses pemulangan itu terhenti setelah Myanmar dan Bangladesh saling menyalahkan.
"Dibutuhkan setahun untuk mencapai putusan PBB ini," sebut Mohammad yang kini tinggal di area tak bertuan dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh. Sedikitnya ada 6 ribu pengungsi Rohingya tinggal di area itu.
"Banyak hal perlu dilakukan dengan sangat cepat agar kita bisa kembali ke tanah kami dengan bermartabat dan selamat," imbuhnya kepada AFP.
Laporan terbaru PBB ini disusun sejak tahun lalu, dengan mendasarkan pada wawancara terhadap 875 korban dan saksi di Bangladesh dan beberapa negara lainnya. Laporan juga didasarkan pada dokumen-dokumen analisis, video, foto serta citra satelit. Para penyidik PBB sendiri tidak pernah mendapatkan akses untuk masuk ke wilayah Rakhine. (dtc)