Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik memang bukan politikus biasa di Gerindra. Ada perlakuan tak biasa untuk dirinya, mulai dari tak dicoret dari daftar pencalegan meski berstatus eks napi korupsi, hingga pengajuan dirinya sebagai kandidat wagub DKI.
Di pencalegan, Gerindra sebenarnya mematuhi imbauan KPU untuk menarik caleg-caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. DPP Gerindra bahkan menginstruksikan penarikan caleg eks napi korupsi hingga tingkat DPC. Hanya M Taufik yang tak terkena instruksi itu.
"Kita sudah ditarik ke daerah, kecuali Pak Taufik," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).
Riza beralasan nama Taufik tidak dicabut karena sudah berproses menggugat pelarangan caleg eks napi korupsi di Mahkamah Agung.
Selain mendapat keistimewaan soal pencalegan, Taufik juga mendapat posisi istimewa di timses Prabowo-Sandiaga Uno. Dia didapuk sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga wilayah DKI.
"Saya diputusin semalam, saya. Ketua tim kampanye DKI. Yang di pusat belum. Itu mah urusan sana, jangan tanya saya," kata Taufik kata Taufik soal penunjukkan dirinya jadi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Tak berhenti di situ, Taufik kini sedang berproses untuk mendapat tempat istimewa lainnya. Taufik diajukan Gerindra DKI menjadi kandidat wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.
Pengajuan itu di seolah tak menghiraukan suara PKS menagih komitmen Prabowo untuk memberi kursi wagub DKI ke partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu.
Soal suara PKS itu, Taufik meminta partai koalisi Gerindra itu mengikuti mekanisme. Sesuai aturan yang berlaku, memang partai pengusung bisa mengajukan dua calon pengganti Sandiaga Uno ke Anies Baswedan.
Anies lalu mengajukan dua calon itu ke DPRD DKI. Nah, Gerindra DKI meminta PKS mengajukan satu nama, dan mereka mengajukan M Taufik.
"Udah satu-satu. Satu-satu aja udah, sesuai undang-undang," kata Taufik di gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
PKS terus bersuara mengingatkan Gerindra soal komitmen di jatah kursi wagub DKI. Menurut PKS, sudah ada kesepakatan bahwa kursi strategis itu untuk mereka.
"Kami masih percaya bahwa Pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS. Kesepahaman antara pimpinan tertinggi Gerindra dan PKS bahwa Gerindra kemudian akan mendukung calon dari PKS," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
DPP Gerindra juga sudah bicara soal kursi wagub DKI. Waketum Fadli Zon pernah menyatakan bahwa kursi wagub DKI itu memang dijatah untuk PKS.
"Tentu karena pengusungnya dari Gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS," kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).
Jika mengikuti keinginan Taufik, yaitu PKS dan Gerindra masing-masing menyetor satu nama kandidat wagub DKI, ada potensi PKS akan kehilangan kursi itu. Sebab, nantinya wagub DKI dipilih lewat voting DPRD DKI. Ada peluang Taufik menang, meski juga ada peluang sebaliknya.
Seberapa kuat Taufik untuk bisa mendapatkan kursi wagub DKI? dtc