Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Tanjungbalai. Komisi I DPR RI secara resmi mwnerima lapiran lengaduan perwakilan aktivis dari Kota Tanjungbalai terkait kasus nelayan kerang yang ditembak oknum petugas Satpol Air Polres Rokan Hilir bar-baru ini.
Laloran aktivis itu diterima langsung anggota Komisi I DPR RI, Marthin Hutabarat di Jakarta,Kamis (20/9/2018).
Perwakilan Aktivis Tanjungbalai Nazmi Hidayat Sinaga melalui telpon selularnya kepada medanbisnisdaily.com mengatakan, pihaknya masih tetap bertahan untuk masyarakat nelayan Tanjungbalai yang dibuktikan hari ini perwakilan seluruh aktivis Tanjungbalai menyerahkan langsung laporan dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum Satpol Air Polres Rohil Provinsu Riau terhadap nelayan kerang Tanjungbalai yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lagi mengalami kritis.
Laporan itu, katanya, diserahkan kepada anggota Komisi DPR RI Bidang Pertahanan Luar Negeri, Komunikasi Infotrmasi dan Intelijen Marthin Hutabarat.
Dalam pertemuan beliau menyampaikan bahwa perbuatan oknum Kepolisian Riau yang melakukan penembakan secara membabi buta hingga mengakibatkan meninggalnya nelayan adalah perilaku yang tidak manusiawi dan tak pantas dianggap berjiwa patriot serta tak layak jadi pelindung masyarakat.
"Pihaknya berjanji akan menyikapi persoalan ini dan secepatnya dibahas bersama kawan-kawan anggota DPR-RI lainnya, karena ini sudah kelewatan. Kita akan bentuk pansus untuk memanggil Kapolri, Kapolda Riau dan Kapolres Rokan hilir sebagai institusi pelindung masyarakat yang hari ini telah menciderai kepercayaan terhadap mereka sendiri atas kasus pelanggaran HAM berat dari beberapa anggota kepolisian di polres Rokan hilir," tegas Marthin kepada Aktivis Tanjungbalai diantaranya Ade Imam Alajhar, Ridho Tri Septian Damanik, Herman Ramadhana, Suyat dan Marthinus Lase.
Menurut Nazmi Hidayat, Marthin juga menyayangkan tentang sikap DPRD Tanjungbalai pada waktu masyarakat beserta aktivis demo ke kantor DPRD namun tak seorangpun yang hadir dihadapan masyarakat dan nelayan Tanjungbalai," ujarnya.