Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Sumut mengecam bentrokan dua kubu demonstran pendukung maupun kontra Jokowi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan pada Kamis (20/9/2018). Hal itu ditegaskan Presidium Nasional (Presnas) Pena 98 Sumut, Nicodemus Sitanggang kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (21/9/2018).
"Perbedaan pilihan dan pandangan politik seharusnya tidak membuat kedua kubu terlibat konflik horizontal dan tindakan kekerasan. Harusnya keduanya mengedepankan aksi dengan gagasan, nalar bukan adu kekuatan," ujar Nico.
Keprihatinan yang sama juga disampaikan aktivis Pena 98 Sumut lainnya, Sri Rm Menurutnya, aksi mahasiswa yang menuntut Presiden Jokowi untuk mundur di saat Pilpres sudah di depan mata, seperti kehilangan logika politik. Jelas, ini bukan situasi yang bisa diperbandingkan dengan aksi mahasiswa tahun 1998 saat menuntut Soeharto mundur.
"Tahun 1998, Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Saat itu presiden dipilih oleh MPR/DPR dan belum ada pembatasan masa jabatan presiden. Wajar kalau saat itu mahasiswa melakukan aksi parlemen jalanan untuk menyuarakan aspirasi politiknya, menolak Suharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun," kata Sri.
Juga harus diingat, bahwa gerakan 1998 pun akhirnya memilih penggantian presiden melalui Pemilu, di mana reformasi pun membuahkan hasil tersusun UU Pemilu yang baru, adanya KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, dan muncul partai-partai baru.
Sri tidak sepakat dengan kubu yang kontra Jokowi menjadikan indikator ekonomi sebagai pembenaran untuk menurunkan Jokowi dari kursi presiden.
"Turunnya nilai rupiah juga sempat terjadi di masa SBY. Dulu (1998-red) jatuhnya rupiah itu dari angka Rp. 2.000 ke Rp. 18.000 artinya 9 kali lipat. Sedangkan hari ini masih berfluktuasi dari Rp. 11.000-Rp 15.000," tambahnya.
"Terlepas dari itu semua, kami juga meminta aparat untuk tidak terpancing dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap elemen masyarakat, supaya tidak memperkeruh kondisi politik menjelang Pileg dan Pilpres ini," lanjut Sri.