Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Nusa Dua. Pemerintah Indonesia menggunakan paradigma baru dalam hal pembiayaan infrastrukturdengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).
Dengan skema baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan.
"Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara "Indonesia SoE and Infrastrucuture Investments Forum" di Annual Meeting IMF-WB, Nusa Dua Bali, Selasa (9/10/2018).
Meskipun KPBU sejauh ini telah menghasilkan banyak keuntungan, Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru agar kerja sama swasta dan pemerintah menjadi model baru dalam pembiayaan pembangunan.
Dalam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
"Dengan paradigma ini kita kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik," ujar dia.
Menurut dia, sejauh ini telah ada sejumlah proyek KPBU yang telah dijalankan seperti Paket Palapa Ring Barat, Pembangkit Listrik Jawa Tengah, dan sejumlah proyek strategis lainnya.
"Saya mengajak para investor dan kalangan bisnis untuk secara aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di Indonesia," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta lembaga keuangan untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur.
"OJK mendorong usaha komprehensif dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrumen keuangan dan mengembangkan pasar yang lebih canggih," kata Wimboh. (dtf)