Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdsily.com-Jakarta. 11 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur terjerat korupsi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin.
"Memang menyedihkan ya bahwa trennya dari tahun ke tahun kok meningkat," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Tjahjo mengatakan, selama ini pihaknya terus memberikan peringatan terkait korupsi kepada seluruh kepala daerah. Namun, kata Tjahjo, langkah tersebut masih saja tak efektif.
Bahkan, pihaknya juga telah mengajak para kepala daerah untuk bertemu dengan presiden dan KPK untuk diberikan pendidikan. Khususnya terkait protap dan korsugab pada pencegahan korupsi.
"Padahal KPK, kejaksaan sudah cukup intens (memberikan pendidikan untuk memahami area rawan korupsi). Malah seorang Gubernur yang di OTT itu sudah lewat tahap yang di-warning dulu," kata Tjahjo.
"Hari ini Pak Ketua KPK mendampingi seorang gubernur menyatakan deklarasi anti korupsi, eh dua hari kemudian gubernur itu OTT KPK," imbuhnya.
Tjahjo mengatakan, untuk menyikapi tren korupsi kepala daerah yang terus meningkat ini, pihaknya memutuskan untuk meningkatkan fungsi inspektorat. Pihaknya juga terus melakukan pembinaan, pendekatan dan mengingatkan terkait korupsi.
"Ya mari fungsi inspektorat itu ditingkatkan jangan hanya karena urusan kecil-kecil kok harus KPK yang menyelesaikan. Tapi itu saya kira target KPK untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata Tjahjo.
Seperti diketahui, 11 Kepala daerah di Jawa Timur terciduk KPK karena melakukan korupsi. Terakhir, Bupati Malang Rendra Kresna juga mengakui telah menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi, kasusnya tengah ditangani KPK. (dtc)