Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Sejumlah menteri dikumpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi hendak menguatkan lagi RUU Pertanahan sebelum diserahkan ke DPR.
Rapat terbatas itu digelar tertutup di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATT)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil mengatakan, ratas tersebut untuk mematangkan RUU Pertanahan sebelum diserahkan ke DPR untuk disahkan.
"Sebelum dirapatkan ke DPR ya ada pembahasan terakhir," kata Sofyan usai menghadiri rapat.
Dia mengatakan salah sau poin dalam RUU Pertanahan tersebut yakni soal lahan terbengkalai yang akan diserahkan ke pihak bank untuk dikelola, atau menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
"Nanti kami akan perkenalkan landbank kan tanah-tanah terbengkalai ini akan dibatalkan, akan diserahkan ke landbank atau subjek TORA. Tapi nanti lah ya," katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengtakan, RUU yang akan diserahkan ke DPR itu memang masib belum solid. Dia mengatakan, masih ada beberapa hal yang menjadi perdebatan.
"Intinya (hasil ratas) masih belum solid," katanya.
"Ya itu masih ada komentar-komentar," tambahnya.
Meski demikian, Basuki mengtakan Presiden Jokowi meminta tidak perlu tergesa-gesa dalam menyelesaikan persoalan RUU Pertanahan itu. RUU itu harus disusun dengan sebaiknya sebab berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
"Pak Presiden bilang tidak perlu tergesa-gesa karena ini merupakan momentum untuk meningkatkan keadilan. Ini adalah momentum menyelesaikan konflik. Ternyata di MK 67% perkaranya terkait konflik lahan. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya ada sekarang ini Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya yang besar-besar, sementara yg kecil-kecil susah. Nah, dengan UU ini diharapkan HTI itu bisa dilakukan oleh kenangan dan kecil juga," jelasnya. (dtc)