Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Samarinda - Pemerintah sudah menyuntikan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun untuk BPJS Kesehatan dan akan mencari opsi lainnya untuk pendanaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan jangan sampai pelayanan pada masyarakat menurun.
"Paling tidak sudah kita putuskan semester pertama sudah disuntik Rp 4,9 triliun. Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menkeu juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," ujar Jokowi kepada wartawan seusai menghadiri Muktamar ke-XXX IDI di Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur, Kamis (25/10/2018).
"Yang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun, itu saja," sambungnya.
Jokowi tidak merinci apa saja opsi pemerintah untuk suntikan dana BPJS. Namun ia memastikan penerima bantuan iuran (PBI) tidak sampai defisit.
"Opsinya banyak sekali, artinya satu misalnya efisiensi di BPJS sendiri yang pertama. Yang kedua karena untuk urusan PBI itu sebenarnya tidak defisit, seingat saya masih sisa Rp 3 sampai 4 triliun. Yang untuk PNS dan TNI/Polri itu juga sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang masih tekor ini yang non PBI dan PNS/TNI Polri tadi," sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi membandingkan dengan program Kartu Sehat dan Kartu Jakarta Sehat semasa Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun merasa heran gonjang-ganjing dalam BPJS Kesehatan.
"Dulu juga di Solo gonjang-ganjing 6 bulan. Di Jakarta kalau Bapak/Ibu ingat Kartu Jakarta Sehat ramainya setahun. Setelah itu mapan dan baik. Tapi BPJS ini sudah 4 tahun. Perhitungan saya 2 tahun mapan ini. Kok 4 tahun kenapa? Tapi nggak apa nanti saya diskusi dengan dr Fachmi dan Prof Ilham," tutur Jokowi.
dtc