Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Samosir TA 2019 turun drastis menjadi Rp 625 miliar dibanding pada 2018 sebesar Rp 839 miliar dan TA 2017 Rp 832 miliar.
Hal itu terungkap pada pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019, di Sopo Toba, Ambarita, Kecamatan Simanindo, yang digelar mulai Rabu-Sabtu (7-10/11/2018).
Pantauan wartawan, Badan Anggaran DPRD Samosir tetap mempertanyakan kegiatan yang dirasionalisasi pada TA 2018. Wakil Ketua DPRD Samosir, Jonner Simbolon berdebat dengan tensi tinggi ketika mempertanyakan rincian "rasionalisasi".
Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab samosir, Saul Situmorang memberi argumentasi, juga tak kalah dengan tensi tinggi.
Kondisi ini diperkirakan terjadi akibat defisit APBD Kabupaten Samosir TA 2018 dan tidak adanya P-APBD 2018.
Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, Jumat (9/11/2018) mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2019 berlangsung sampai besok (Sabtu, 10/11/2018).
Sementara anggota Banmus DPRD, Nasip Simbolon mengatakan, sesuai jadwal, KUA-PPAS akan diparipurnakan hari Senin (12/11/2018).
"Sesuai jadwal, Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2019, diparipurnakan, Senin lusa," sebutnya.
Dari data yang diperoleh, dari alokasi belanja Rp 625 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mrndapatkan alokasi paling banyak, yakni Rp 30 Miliar, Dinas Perumahan Rakyat Rp 23 miliar, dan disusul Sekretariat Daerah Rp 27 miliar.
Sementara sektor kesehatan meliputi RSUD mendapatkan alokasi anggaran Rp 22 miliar, disusul Dinas Kesehatan meliputi 12 Puskesmas Rp 9 miliar. Sementara SKPD yang paling kecil mendapatkan alokasi anggaran adalah Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Rp 1,2 miliar.
Jonner Simbolon telah memprediksi defisit atau ketekoran APBD 2018. Ia menjelaskan, kondisi itu karena pihak eksekutif selama ini tidak pernah transparan dengan penjabaran APBD ketika diklarifikasi DPRD.