Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin dapat memenuhi kebutuhan blanko e-KTP Kota Medan yang mencapai 117.000 keping. Setditjen Dukcapil Kemendagri, Gede Suratha, mengatakan, hingga 17 April 2019 pihaknya memiliki cadangan blanko e-KTP 19 juta keping.
Dia menyebut, dengan dinamika perubahan atau peristiwa kependudukan, maka kebutuhan Kota Medan akan blanko e-KTP melebihi 117.000.
"Pemerintah Pusat mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya saat dikonformasi, Selasa (13/11/2018).
Kemendagri, kata dia, telah mengintruksikan atar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ditingkat Provinsi untuk melakukan pemantauan guna menjaga agar tidak terjadi kekosongan.
"Makanya diwajibkan agar masing-masing Dinas mengumumkan setiap hari saldo blangkonya kepada media agar masyarakat mengetahuinya. Kalau termonitor kan bisa info ke Dinas Provinsi atau ke pusat," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Medan, OK Zulfi memprediksi kebutuhan blanko e-KTP hingga April 2019 mencapai 117.000 keping.
Namun, yang mereka minta ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini hanya 100.000 keping. Padahal kebutuhan 117.000 keping.
"Kenapa kita hanya minta 100.000, karena yang 17.000 lainnya itu kita prediksi adalah masyarakat yang baru akan berusia 17 tahun hingga tahun depan. Jadi mintanya bertahap," ujarnya, di Medan, Senin (12/11/2018).
OK mengaku apabila aturan mewajibkan masyarakat memiliki e-KTP saat Pileg dan Pilpres 2019, maka kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi oleh Kemendagri. Apabila tidak maka akan jadi masalah dikemudian hari.
"Kalau Pilgub lalu masih bisa pakai surat keterangan (Suket). Tapi, di Pileg dan Pilpres katanya sudah wajib pakai e-KTP, kalau itu benar bisa timbulkan masalah. Karena memang ketersediaan blanko e-KTP di Medan tidak ada," jelasnya.
"Banyak juga pemilih pemula di Medan untuk Pileg dan Pilpres 2019, mencapai 17.000. Makanya harus dicarikan solusi untuk itu," paparnya.