Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Suara keras berupa penolakan terhadap black campaign dan diskriminasi terhadap sawit nasional oleh pihak asing dan NGO di luar dan dalam negeri terus menimbulkan perlawanan dari banyak pihak di Indonesia. Perlawanan itu tidak hanya dari para pemangku kepentingan sawit nasional, melainkan juga dari publik luas.
Putra Simalungun, Sumatra Utara, yang kini menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Selatan, Sumarjono Saragih, kepada medanbisnisdaily.com melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (22/11/2018), menegaskan, Provinsi Sumatra Selatan kini menjadi salah satu provinsi yang akan melawan para pihak yang melakukan black campaign dan diskriminasi terhadap sawit nasional.
"Kami bahkan telah mengirim surat langsung kepada Presiden Jokowi," kata Sumarjono saat ditanya siapa yang disebut "kami",
Sumarjono menegaskan buruh dan pengusaha yang ada di Sumatera Selatan dan tergabung dalam Koalisi Serikat Buruh dan APINDO #sawitadalahkita telah mengirimkan surat hari Kamis (22/11/2018) Nomor 001/SuratBersama/11/2018 kepada Presiden Joko Widodo.
"Dalam surat itu secara terus terang kami memuji seluruh tindakan Presiden Jokowi yang terus membela dan menyelamatkan sawit yang terbukti memberikan devisa bagi Indonesi, devisa terbesar melebihi devisa yang diberikan sektor migas.
Namun pihaknya melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi belum cukup. Sebab, kata dia, faktanya black campaign dan diskriminasi terhadap sawit nasional oleh pihak asing dan NGO di luar dan dalam negeri terus terjadi.
Karena itu, pihakya menyampaikan sejumlah hal penting kepada Presiden Jokowi melalui surat terbuka tersebut, seperti agar Presiden Jokowi dengan tegas menolak semua aksi black campaign dan diskriminasi terhadap sawit nasional.
Kemudian, sambung Ketua Umum Partuha Maujana Simalungun (PMS) Provinsi Sumatra Selatan ini, koalisi buruh dan APINDO Sumatera Selatan mengingatkan kepada Presiden Jokowi kalau black campaign tersebut mengancam sekitar 17 juta nasib rakyat Indonesia yang terkait sawit, baik yang menjadi petani sawit maupun buruh yang bekerja di industri perkebunan sawit dan produk turunannya.
Namun pihaknya dalam surat tersebut mendukung sepenuhnya upaya Presiden Jokowi dalam melakukan perbaikan terhadap nasib buruh dan suasana bekerja di industri perkebunan sawit dan industri yang terkait dengan produk turunan sawit.