Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengukuhkan pengurus baru Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) pagi ini. Pengukuhan ini dihadiri oleh sejumlah pengusaha jalan tol.
Dalam sambutannya, Basuki mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol pemerintah ingin mendorong peran dari swasta (private sector). Sementara, pembangunan jalan tol saat ini lebih banyak dilakukan perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Basuki pun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri kurang bersemangat jika meresmikan tol bukan dari private sector.
"Kalau Pak Presiden mau meresmikan (tol), siapa, BUMN, kurang bergairah ini salah satu yang perlu didiskusikan meningkatkan peran private sectorbetul untuk investasi di jalan tol," kata Basuki di Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (5/12/2018).
"Ini yang harus saya dorong terus untuk bisa menggerakan private sector, kalau saya diskusi Bu Desi sebelum ketua ATI, private sector itu mesti bener-bener tangguh, kalau 10 tahun pertama industri tol ini kan bayar bunga tok, setelah itu baru pada menikmati. Perlu ketangguhan private sector," jelasnya.Menurut Basuki, peran swasta mesti didorong. Dia bilang, perlu swasta yang kuat untuk membangun jalan tol.
Sebab itu, adanya pengurus yang baru, dia meminta masukan dari para pengusaha agar swasta ini bisa terus maju.
"Itu pertama yang ingin saya tunggu. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menggerakan industri jalan tol," ungkapnya.
Berikut pengurus ATI periode 2018-2023:
1. Ketua Umum: Desi Arryani
2. Sekretaris Jenderal: Kris ade Sudiyono
3. Bendahara: M Ramdani Basri
4. Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Investasi: Herwidiakto
5. Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Pembangunan: Bambang Pramusinto
6. Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Pengembangan Transaksi Tol: Subakti Syukur
7. Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Pengembangan Lalu Lintas: Suarmin Tioniwar
8. Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Pemeliharaan: Trihadi Karnanto
9. Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Komunikasi Publik: Banu Setianto. (dtf)