Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Slogan "Medan Rumah Kita" yang selalu dikumandangkan Wali Kota, Dzulmi Eldin tak membuat pemerintah kota bergegas memberi perhatian maksimal terhadap semua wilayah. Padahal banyak persoalan serius bertebaran dan membutuhkan penyelesaian segera. Di kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Bekawan, adalah contohnya.
Di kawasan Medan Utara disebutkan terdapat tiga problem krusial dan akut yang dihadapi masyarakat yang oleh Wali Kota Dzulmi Eldin dan jajarannya selama bertahun-tahun tidak kunjung diselesaikan. Pertama, soal administrasi kependudukan atau adminduk. Kedua, infrastruktur, dan ketiga, lapangan kerja. Ketiga masalah tersebut ditemukan calon anggota DPRD Medan dari Partai Golkar, Muhammad Asril (31).
Kata Asril yang berprofesi sebagai jurnalis, masalah adminduk yang dimaksud adalah KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga. Masih banyak di antara kurang lebih 800.000 penduduk di Medan Utara yang belum memiliki KTP, KK dan akta kelahiran. Padahal mereka adalah orang yang sadar akan pentingnya adminduk.
"Dibenak warga mengurus KK, KTP dan akta kelahiran sulit, bertele-tele, butuh waktu lama dan mahal. Makanya mereka jadi malas mengurus," katanya menjawab medanbisnisdaily.com, Rabu (5/12/2018).
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk yang saat ini tengah dilaksanakan Pemprov Sumut, dinyatakan Asril sebagai tamparan bagi Pemko Medan, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu menandakan Pemko Medan tidak dapat mengurus data kependudukan warganya sehingga diambil alih pemerintah provinsi.
Tentang infrastuktur yang terbengkalai, dikatakannya, di Medan Utara mudah ditemukan jalan yang belum diaspal, drainase yang buruk akibat parit yang tidak dibangun dengan baik. Diantaranya kondisi itu terlihat di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir di Medan Deli.
Terang Asril, persoalan ketenagakerjaan di Medan Utara yang merupakan daerah pemilihan Medan II pada Pemilu Legislatif 2019, cukup memprihatinkan. Khususnya bagi penduduk asli yang sudah berpuluh tahun bermukim disana. Terdapat stigma yang selalu ditiupkan kalau warga setempat tidak dapat bekerja baik.
"Begitu banyak perusahaan yang berdiri di kawasan Belawan, seharusnya Pemko mendirikan Balai Latihan Kerja disana agar warga sekitar pabrik diuntungkan. Tapi mereka tak peduli," tegasnya.
Dijelaskan Asril, kepala lingkungan sebagai ujung tombak pemerintahan, adalah biang akutnya ketiga persoalan yang diderita masyarakat. Para kepala lingkungan yang menjabat di 23 kelurahan di Medan Utara kebanyakan tidak aspiratif. Tidak mau menjalankan tugas pelayanan dengan pola jemput bola. Karenanya, ada kepala lingkungan yang oleh warganya tidak dikenal. Hal yang sama terjadi juga oleh lurah.
"Kalau kepala lingkungan di tingkat terbawah tidak aspiratif, itu artinya sampai tingkat paling atas hingga camat dan wali kota watak pejabatnya demikian. Tidak peduli kepada warga. Kawasan Medan Utara memang seperti anak tiri oleh Wali Kota selama ini," ungkap Asril.