Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menilai ada yang ingin membenturkan pihaknya dengan Pemprov Papua. Budi menanggapi informasi yang beredar soal Gubernur Papua Lukas Enembe walkout dari rapat dan menolak proposal yang diajukan Inalum.
Budi menegaskan Gubernur Papua tidak pernah walk out dari ruang rapat di Gedung Negara Jayapura pada 22 November 2018 kemarin. Hadir juga dalam rapat itu perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Danareksa (Persero) dan Kantor Hukum HPRP Danton.
"Dari masuk sampai keluar dia di dalam terus. Ini ada media yang nulis, harusnya dicek dulu. dia enggak keluar," tegasnya di Pacific Place, Jakarta, Senin (10/12/2018)
Menurut Budi kabar itu sengaja disebar oleh oknum. Tujuannya untuk mengadu domba antara Inalum dengan Pemprov Papua.
"Dia tidak keluar sebenarnya. Ada yang sengaja ini benturkan kita. Jadi bom waktu, manas-manasin saja. Ada motifnya karena uang besar," tambahnya.
Sebelumnya dikabarkan Lukas menolak proposal Inalum lantaran ada perubahan. Dalam proposal baru itu disodorkan nama perusahaan daerah adalah PT Indocopper Investama, yang sebelumnya merupakan perusahaan milik Aburizal Bakrie dan sempat memegang saham Freeport, sebelum dijual lagi ke PT Freeport Indonesia.
"Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik untuk diulang kembali, sehingga kami minta agar pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas ulang," tegas Lukas dikutip dari Antara.
Terkait hal itu, Budi menegaskan Inalum sudah menjelaskan ke Pemprov Papua terkait struktur kepemilikan Indocopper. Dia menerangkan sejatinya Freeport Indonesia sudah menguasai Indocopper, yang kemudian akan diakuisisi oleh Inalum. Intinya menurut Budi ada kesalahpahaman dengan pihak Pemprov Papua.
"Struktur Indocopper sudah kita konsultasikan dengan beliau, dijelaskan sampai dibawa ke ratas (rapat terbatas) supaya tenang. Beliau khawatir dengan pakai perusahaan yang lama tapi itu kan sudah bersih dimiliki Freeport. Salah paham saja iya, saya lagi di China. Saya sudah ketemu beberapa kali," terangnya.
Budi menambahkan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia masih berjalan sesuai rencana. Pihaknya sudah menyelesaikan pengurusan pelaporan persaingan usaha (anti-trust filing) di negara-negara yang dituju sebagai salah satu syarat.
"Anti-trust sudah selesai semua. Sekarang tinggal finalisasi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)," kata Budi.
Pihaknya juga mengaku sudah mengantongi dana untuk proses tranaksi saham PTFI. Seluruhnya akan diselesaikan pada 15 Desember 2018 mendatang.
"(IUPK dan transaksi) dilakukan pada hari yang sama," tambah Budi. (dtf)