Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com.Medan. Sejumlah manajer Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP-GKT) yang tergabung dalam Forum Komunikasi BPGKT mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Hidayati, General Manajer (GM) BPKKT. Mereka berharap DPRD merekomendasikan Hidayati diganti.
Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan sejumlah manajer BP GKT dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumut, di Medan, Jumat (21/12/2018). Salah satunya, Wilmar Simanjorang yang memaparkan banyak yang salah dalam manajemen GKT. Demikian keterangan tertulis Forum Komunikasi BPGKT yang diterima medanbisnisdaily.com, Minggu (23/12/2018).
Koordinator Forum Komunikasi BPGKT, Wilmar Simanjorang mengatakan bahwa koordinasi pengelolaan GKT belum pernah dilakukan. Terutama kepada semua pengurus BPGKT hingga setelah kunjungan asesor UNESCO ke GKT Agustus 2018.
“Pimpinan BPGKT belum pernah melakukan rapat atau memberi arahan terkait tindak lanjut apa yang yang harus dilakukan setelah visitasi dari tim asesor UNESCO tersebut, seolah-olah sesudah di kunjungi persoalan sudah selesai. Bahkan cenderung ditutupi, mengenai apa sesungguhnya hasil penilaian dari asesor UNESCO tersebut, karena hanya anggota BPGKT yang terpilih yang bisa ikut dalam rombongan saat visitasi dilakukan,” kata mantan Bupati Samosir ini.
Sejak pengurus BPGKT yang baru dilantik pada 23 Januari 2018, tidak ada biaya operasional manajer geosite. Termasuk anggota BPGKT non PNS yang ada di BPGKT. Karena itu, pengelolaan geosite-geosite GKT di lapangan masih tetap dilakukan sebatas kemampuan pengurus BPGKT, dan sudah pasti tidak banyak berubah.
Dalam konferensi UNESCO Global Geopark (UGG) ke-8 di Italia yang berlangsung 8-14 September 2018 dihadiri oleh GM dan wakil GM BPGKT. Namun tidak memberikan informasi apapun kepada pengurus BPGKT.
“Parahnya lagi hingga akhir tahun 2018, pengurus BPGKT belum menerima apapun terkait honor sebagai pengurus BPGKT,” jelas Manajer Pusat Informasi Samosir sekaligus Ketua Komisi Edukasi BPGKT ini.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rikson Sihombing, manajer BPGKT Geosite Silalahi. Dia mengatakan bahwa banyak hal yang tidak benar di BP GKT. Termasuk transparansi anggaran dan penyediaan kebutuhan manajer. Selain itu GM terlalu banyak menjanjikan banyak hal kepada manajer yang pada akhirnya tidak ada yang terealisasi.
“Kami diminta merekrut personel, tetapi sampai saat ini kami tidak tahu bagaimana hasilnya. Kami dijanjikan anggaran tetapi tidak ada. Demikian juga dengan Festival Danau Toba tidak menunjukkan adanya keterlibatan GKT. Karena itu GM harus diganti,” katanya.
Atas kritikan terhadap dirinya, Hidayati dalam RDP tersebut mengatakan bahwa 2015 GKT mendapatkan rekomendasi dari UNESCO. Salah satunya harus single managemen. Tujuh kabupaten tidak kompak. Sehingga dibentuk kebijakan dari gubernur supaya GM-nya diganti.
Pada prinsipnya, kata Hidayati, dia tidak berniat menjadi GM. Namun karena diperintahkan dia melaksanakannya. Karena GM di Rinjani adalah ketua Bappeda.
“Dimulai dengan pembuatan dossier. Saya dengan tim dari badan dan Indio yang saya anggap kompeten dalam geologi. Itu kami membuatnya. Karena November 2018 harus selesai. Sedangkan saya di situ sukarela saja untuk membantu,” katanya.
Mantan Kadis Lingkungan Hidup Pemprov Sumut tersebut mengatakan bahwa dossier selesai tanpa dana serupiah pun. Dia mencetak dan mengirim dossier dengan dana pribadi. Dengan segala kekurangan dan kelebihan akhirnya UNESCO menerima.
"Yang saya herankan kalau UNESCO menerima (dossier-red), kenapa kita yang ribut di sini. Kita perbaikilah bersama sama. Kalau di luar sana menerima kenapa kita yang ribut di sini,” jelasnya.
Hidayati menjelaskan bahwa dia meneruskan program dari Elisa Marbun, mantan Kadis Pariwisata yang digantikannya. Di masa Elisa ada dana Rp 600.000 juta untuk Geopark. Namun tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara, di masa dia menjabat Kadis Lingkungan Hidup ada dana edukasi geopark dan penguatan manajer geopark. Dana yang digunakan untuk pembekalan manajer. Dalam pembekalan manajer, dia mengakui bahwa akan mengusahakan honor manajer. “Ternyata PAPBD tidak ada. Jadi ini tidak bisa dipaksanakan,” katanya.
Demikian juga dengan beberapa kegiatan lainnya, dia kerap menggunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD) miliknya. Sementara terkait dengan tidak dilibatkannya manajer dalam kedatangan asesor UNESCO, lebih didasari agar tidak terjadi konflik.
Anggota DPRD Sumut, Richard Sidabutar mengatakan bahwa semestinya yang harus dipaparkan oleh Hidayati dalam RDP adalah solusi untuk persoalan yang ada saat ini. Bukan memaparkan hal yang sama.
Menurut Richard, harus dibangun komunikasi yang baik antara GM dan para manajer. Kasus manajer yang selama satu tahun penuh tidak mendapatkan honor dan tidak mengetahui hal berkembang di BP GKT adalah hal yang memprihatinkan.
Richard mengatakan, konflik di internal BPGKT yang terjadi saat ini lebih disebabkan minimnya keterbukaan GM terhadap bawahannya,
“Untuk itu dalam waktu dekat kita akan melakukan kembali RDP untuk persoalan GKT. Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan kunjungan kerja serta akan mengaudit anggaran Dispar yang ada selama ini. Terlebih dana-dana yang digunakan untuk GKT,” jelasnya.