Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Tentang program kerjanya tahun 2019, apa saja yang hendak dikerjakan di seluruh daerah di Sumatera Utara, Gubernur Edy Rahmayadi didesak agar memaparkannya secara transparan ke masyarakat. Tidak hanya di dalam APBD yang disampaikan ke DPRD.
Sejumlah alasan disampaikan pegiat demokrasi dan hak azasi manusia, Kristian Redison Simarmata, kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (2/1/2019), sehingga Edy yang juga mantan Pangkostrad wajib menjelaskan ke masyarakat program kerjanya tahun 2019.
Pertama, masyarakat harus mengetahui apakah aspirasi mereka tentang pembangunan daerahnya yang disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) secara berjenjang, benar ditampung di dalam APBD.
"Hal itu terkait dengan prinsip demokrasi dimana rakyat diikutkan dalam proses pembangunan," kata Kristian yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Suluh Muda Indonesia.
Alasan kedua, guna menghindari kemungkinan terjadinya penyeleweng dana atau korupsi dana pembangunan oleh aparat pemerintahan. Transparansi kepada publik akan membuat warga mengetahui dana yang digelontorkan untuk setiap proyek atau pekerjaan. Dengan demikian tertutup kemungkinan terjadinya penyelewengan.
Ketiga, publik akan ikut mengawasi kwalitas penyelenggaraan proyek atau kegiatan pembangunan yang dilakukan. Warga jadi tahu apakah proyek yang dijalankan memenuhi spesifikasi atau tidak. Penyalahgunaan dapat ditekan.
Hal lain, ujar Redison, transparansi program kerja Edy ke publik secara signifikan akan mempengaruhi serapan dana. Masyarakat akan mengetahui pejabat atau kepala dinas yang tidak kreatif melaksanakan program.
"Selama ini dana Silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran kan selalu ada, dengan transparansi hal itu bisa ditekan," ungkapnya.
Ada banyak proyek pemerintah pusat atau proyek strategis nasional yang dijalankan di Sumut. Seperti pembangunan jalan tol, underpass, kawasan Danau Toba dan sebagainya. Terkait hal itu, apa yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara, harus dijelaskannya juga. Jangan sampai pemerintah pusat giat membangun tetapi Pemprovsu tidak jelas apa yang dilakukan.
Antara kawasan pantai timur dan pantai barat yang pembangunannya selama ini terkesan jomplang atau tidak seimbang, pada 2019 harus diketahui publik apa saja yang dilakukan Edy Rahmayadi. Agar jangan terulang peristiwa Festival Danau Toba yang penyelenggaraannya sangat buruk. Tidak menggambarkan pengelolaan yang profesional. Padahal event tersebut merupakan gawean pemerintah Sumut di bawah Dinas Pariwisata.
"Jika Sumut ingin bermartabat seperti kemauan Edy Rahmayadi, dia harus transparan menjelaskan ke publik proyek-proyek pembangunan yang hendak dijalankannya tahun 2019," tegas Kristian.