Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sudah berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi soal pengambilan data biometrik calon jemaah umrah oleh VFS Tasheel yang dianggap memberatkan. Menag menyampaikan keluhan terkait biometrik melalui surat maupun pertemuan langsung.
"Kita lakukan baik secara resmi melalui surat yang saya tandatangani kepada Menteri Haji Saudi Arabia maupun ketika saya bertemu beliau dalam rangka penandatangan MoU Haji 2019," kata Menag Lukman kepada wartawan di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
Dalam surat dan pertemuan itu, Lukman menyampaikan ada kendala jarak terkait pengambilan data oleh VFS Tasheel. Hal ini terutama karena lokasi kantor VFS Tasheel yang terbatas padahal domisili jemaah sampai ke pelosok.
"Itu sangat menyulitkan jemaah haji dan umrah kita, karena memang tempat tinggal calon jamaah haji itu tersebar dan sangat luas karena negara kita kepulauan," ucap Lukman.
Lukman pun berharap proses perekaman biometrik dikembalikan ke cara seperti sebelumnya. Di mana pengambilan data dilakukan di Bandara Saudi dan bukan di negara asal.
"Sehingga kita berharap proses penerbitan visa selama pengalaman tahun-tahun selama ini, yaitu dilakukan di akhir keberangkatan jemaah bertolak ke Tanah Suci dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan kita," tutur Lukman.
Menurut Lukman, pemerintah Arab Saudi saat ini masih mempelajari keluhan dari Indonesia. Dia berharap, segera ada solusi terkait masalah biometrik ini.
"Pemerintah Saudi sedang mempertimbangkan hal ini, kita harus menghomati dan menghargai kebijakan yang sepenuhnya merupakan otoritas Saudi Arabia, tapi kami meminta kebijakan itu tidak diterapkan saat ini karena sangat menyulitkan dan membebani calon jamaah umrah dan haji kita," ucap Lukman.
Sejak beberapa bulan lalu, perekaman data biometrik calon jemaah haji dan umrah tak lagi dilakukan di bandara Saudi, tapi di negara asal masing-masing. Di Indonesia sendiri, perekaman dilakukan oleh Visa Facilitation Services (VFS) Thaseel. VFS merupakan perusahaan pembuat visa yang ada di bawah Kedubes Saudi.
Tanpa dibekali perangkat yang memadai, lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan kemampuan SDM yang minim baik dalam penguasaan alat maupun dalam hal pelayanan.
Kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrian saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah telah berubah menjadi prosedur tambahan yang sangat menyulitkan jamaah umrah. (dtc)