Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyoroti tentang keterbukaan informasi penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada publik. Untuk menyiasatinya, dia mengusulkan agar APBD dibuka terang-terangan dengan ditempel di baliho.
"Daripada baliho caleg, kita ganti baliho APBD transparan," kata Antasari di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Hal itu disampaikan Antasari dalam diskusi bertajuk 'Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi'. Baliho APBD itu diharapkan Antasari bisa direalisasikan di seluruh provinsi agar masyarakat dapat mengawasi langsung.
"APBD Banten misalnya, (kalau dibuka) masyarakat Banten bisa lihat, 'Oh nanti segini'. Itu masyarakat kan bagian pengawasan. Kalau masyarakat kan mengawasi, maka korupsi terhindar," ucapnya.
Menurut Antasari, fungsi pengawasan yang hanya diterapkan pada lembaga saja tidak akan efektif. Apalagi, menurutnya, tidak semua pejabat tahu rincian penggunaan APBD.
"Begini, saya ingat pada waktu itu saya memberikan pencerahan pada kantor Gubernur DKI. Sebelum Jokowi di situ. Kalau saya ingin dialog dengan pegawainya, 'Mas, Anda golongan apa? Coba ceritakan pada saya APBD DKI'. Dia jawab nggak ngerti, bagaimana mau mengawasi?" katanya.
Antasari juga mengatakan indeks persepsi korupsi tidak dilihat dari jumlah penangkapan yang dilakukan oleh KPK, melainkan dari upaya pencegahan dengan memberitahukan APBD pada masyarakat. Dia berharap usulannya itu mendapat perhatian dari pemerintah. (dtc)