Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengaku selama ini keberadaan tenaga honorer atau pekerja harian lepas (PHL) telah memberatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Apalagi, proses rekrutmen PHL tidak dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu, Politikus Golkar ini mendukung evaluasi keberadaan PHL di lingkungan Pemko Medan.
"Tidak jarang yang direkrut tidak sesuai kebutuhan atau kompetensi," katanya, ketika dimintai tanggapan, Minggu (13/1/2019).
Sabar menyarankan agar alokasi anggaran yang selama ini dipergunakan untuk membayar gaji PHL dapat dialihkan kepada kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
"Bisa untuk perbaiki infrastruktur, bantuan kepada orang miskin dan sebagainya," ungkapnya.
Apabila nantinya tenaga PHL yang dirumahkan itu dibutuhkan kembali untuk bekerja maka harus dilakukan seleksi terlebih dahulu.
"Tujuannya agar yang direkrut memang sesauai kebutuhan, bukan karena ada pesanan pihak-pihak tertentu," bilanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Medan mulai tahun 2019 merumahkan ribuan PHL karena kebutuhan dengan jumlah tidak sesuai. Pimpinan OPD diminta agar terlebih dahulu melakukan asesmen.
Keberadaan PHL yang jumlahnya mencapai 11.875 orang mewajibkan Pemko Medan mengeluarkan anggaran sebesar Rp365 miliar lebih setiap tahun hanya untuk membayar gaji. Hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah PHL yang dipertahankan.