Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Kericuan yang terjadi pada pelaksanaan ibadah Minggu di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Filadelfia di Jalan Permai 4, Blok 8, Griya Martubung, No 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatra Utara , Minggu pagi (13/1/2019), akibat adanya aksi mengganggu oleh pihak tertentu, menimbulkan keprihatinan bagi Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara, Aduhot Simamora.
Aduhot tidak menyangka hal semacam itu, di mana ada umat agama lain menghentikan acara ibadah satu agama, terjadi di Sumut. Karena selama ini Provinsi Sumatra Utara dikenal sebagai miniatur Indonesia. Berbagai agama, berbagai etnis dan bahasa, yang digunakan tetap bisa membuat warganya hidup rukun berdampingan.
Dia menduga, karena saat ini merupakan tahun politik, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan situasi keamanan dan kerukunan di Sumut. Dengan cara memanfaatkan isi izin rumah ibadah yang belum dimiliki. Sehingga dapat melakukan pembubaran satu ibadah.
"Saya melihat dari tayangan di media sosial ibu-ibu dikerahkan untuk membubarkan ibadah itu. Ini satu hal yang aneh dan tidak masuk akal bagi saya. Memang ada kesengajaan hendak menimbulkan keributan di Sumut," ujar Aduhot menjawab medanbisnisdaily.com.
Soal izin mendirikan rumah ibadah (GBI) yang digunakan sebagai dalih menghentikan ibadah yang tengah berjalan, dia menyatakan itu sebagai alasan yang dicari-cari. Apalagi pengurusan izin tengah berlangsung. Tidak ada yang salah jika peribadahan terus berjalan sembari menyelesaikan izin.
"Apa ruginya mereka ibadah itu terus berjalan, kan pengurusan izin tengah dilakukan," tegasnya.
Aduhot meminta para pimpinan lembaga agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama serta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera turun tangan menenangkan kekisruhan yang terjadi.
Khusus kepada Gubernur, katanya, diminta tidak mendiamkan masalah gangguan beribadah ini. Namun segera turun menggambil langkah tegas. Jika tidak, ini akan menjadi preseden bagi warga di tempat lainnya. Menghentikan acara ibadah satu agama dengan alasan yang dicari-cari.
"Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut meminta Gubernur segera menyelesaikan masalah ini. Sumut itu miniatur Indonesia, jangan sampai ada yang mengacaukannya," tandas politikus Partai Hanura ini.