Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Batubara. Guna mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Bupati Batubara Zahir memerintahkan sekretaris daerah (Sekda) untuk segera membentuk tim satuan tugas (Satgas). Hal itu disampaikan Zahir saat memimpin apel pagi di halaman kantor bupati, Kecamatan Lima Puluh, Senin (14/1/2019).
Ia mengatakan, memasuki hari ke-18 memimpin Pemerintahan Kabupaten Batubara, masih ada pimpinan OPD yang belum bekerja secara optimal, bahkan tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan.
Dikatakannya, hal ini didapat setelah dirinya melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara yang dihadiri Sekda dan pimpinan OPD bahwa LKPD Kabupaten Batubara selama 3 tahun memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Menurut Kepala BPK, hal ini terjadi karena Bappeda, Inspektorat, keuangan, aset dan sejumlah pimpinan OPD tidak bekerja secara optimal. Akibatnya, aset yang harus diserahkan tidak diserahkan seperti Dinas PU dengan PDAM dan laporan selalu terlambat terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Batubara.
“Oleh sebab itu, untuk pak Sekda saya perintahkan bentuk tim satgas kejar WTP,” katanya.
Selain itu, seluruh Kasubbag perencanaan dan keuangan segera siapkan untuk mengikuti pelatihan tentang sistem perencanaan dan sistem laporan pertanggungjawaban keuangan.
"Pelatihan ini sudah bisa dilaksanakan di minggu ke empat dengan melibatkan Bappeda dan keuangan Provinsi Sumut, BPK atau BPKP dan Kemenpan serta pihak USU yang sudah kita ajak untuk bekerja sama," ujar Zahir.