Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tidak akan menjadikan keberatan Australia sebagai pertimbangan untuk pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir.
"Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama dengan Australia juga berpendapat tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerussalem itu bahwa harus sepenuhnya diikuti, kan tidak juga. Jadi sama juga permintaan kita soal Yerussalem agar tidak diakui, tapi dia tetap akui," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
JK menegaskan pembebasan Ba'asyir dilakukan semata-mata untuk kemanusiaan. Aspek keamanan juga bukan menjadi pertimbangan pemerintah untuk membebaskan Ba'asyir.
"Pak Baasyir itu kan sudah 8 tahun ya, tapi tidak ada apa-apa. Bukan soal (keamanan atau tidak), tapi tentu kemanusiaan supaya beliau pada saat di akhir-akhir ini hidup tenang lah" katanya.
JK meminta semua pihak untuk menunggu hasil kajian pemerintah soal rencana pembebasan Ba'asyir. "Tunggu saja, bisa saja pulang kapan-kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan," tuturnya.
Sementara Presiden Jokowi di Istana sudah menegaskan pembebasan bersyarat Ba'asyir. Karenanya, Ba'asyir harus memenuhi ketentuan yang diatur untuk pembebasan bersyarat tersebut.
Sebelumnya PM Australia Scott Morrison menghubungi pemerintah Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Rencana pembebasan menuai perhatian khusus dari Australia, yang sejumlah warganya menjadi korban ledakan bom Bali pada 2002, yang didalangi Ba'asyir.
"Posisi Australia dalam persoalan ini tidak berubah. Kami selalu menyampaikan keberatan paling mendalam," ucap PM Morrison kepada wartawan di Melbourne, seperti dilansir Reutersdan abc.net.au, Senin (21/1). dtc