Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2018-2023, Selasa (22/1/2019), di Tiara Convention Center Medan, mendapat sambutan antusias dari peserta yang kebanyakan datang dari pemerintah kabupaten/kota.
Musrenbang menjadi ajang mempertanyakan rencana pembangunan oleh Pemprov Sumut di daerah-daerah. Di berbagai sektor. Demi mewujudkan visi Sumut Bermartabat sebagaimana dijanjikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Namun, kebanyakan pertanyaan terkait pembangunan di sektor pariwisata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serdang Bedagai, Hj. Pribatinah, mempertanyakan Pulau Berhala yang berpotensi tinggi sebagai penyumbang pendapatan jika Pemprov Sumut ikut mengembangkannya, ternyata tidak tercantum di dalam RPJMD. Kendati pemerintah daerah sudah memberikan perhatian serius, termasuk dengan cara membuat Perda Pengembangan Pulau Berhala.
Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rudi Siahaan, mengkritisi kebijakan anggaran Pemprov Sumut terkait pencapaian target kunjungan wisatawan ke Danau Toba sebanyak 1 juta pengunjung. Diminta anggaran tersebut disesuaikan dengan anggaran.
"Sesuai dengan kontribusi sektor pariwisata hingga 10% terhadap PDRB seharusnya ada penyesuaian kebijakan anggaran terhadap target pengunjung ke Danau Toba," tegas Rudi.
Sedangkan mantan Kepala Bappeda Sumut, Budi Sinulingga menyoroti tidak dimasukkannya pembangunan jalan tol Medan - Berastagi di dalam RPJMD. Hal itu dianggap sangat strategis terhadap pembangunan ekonomi di Karo, terlebih sektor pariwisata.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Eduard Sigalingging juga mengkritisi pembangunan sektor pariwisata, menyoroti angka kunjungan secara nasional sebesar 20 juta. Tertinggal jauh dari Singapura yang mencapai 60 juta per tahun walau luas wilayahnya jauh lebih kecil dari Indonesia.
"Harus ada pembangunan yang serius sektor pariwisata di Sumut agar pengunjung yang datang ke Danau Toba tidak hanya sekali, setelah itu tidak lagi," ungkap Eduard.
Sebagai penyelenggara Musrenbang, Ketua Bappeda Sumut, Irman, menyebutkan tidak bisa menampung semua usulan pembangunan di RPJMD. Sebab jika gagal tercapai akan menjadi catatan pada akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Hal itu bisa disiasati dengan memasukkannya ke dalam program dinas.
"Tentang pembangunan sektor pariwisata di kabupaten/kota oleh Pemprov Sumut, setelah RPJMD ditetapkan kemungkinan akan diterbitkan Pergub terkait kawasan pariwisata Sumatra Utara agar pemerintah provinsi terlibat," jawab Irman.