Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Untuk meningkatkan pelayanannya, BPJS Kesehatan diminta memperbaiki sistem administrasinya. Hal itu dikatakan anggota DPRD Sumut Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Horas Rajagukguk saat reses di kantor PMI Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan No 37 Gaharu, Medan, Selasa (22/1/2019).
Dalam keterangan tertulis yang diterima medanbisnisdaily.com, Kamis (24/1/2019) Horas menjelaskan perbaikan sistem itu wajib dilakukan sebab sebelumnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit dan klinik sudah berjalan baik.
“BPJS harus mengubah sistem administrasi yang berjalan selama ini. Sebelum BPJS dibentuk, pelayanan di klinik dan rumah sakit sudah berjalan dengan baik. Seharusnya BPJS bersyukur ada rumah sakit dan klinik swasta sebagai rekanan. Sebab, pemerintah tidak perlu lagi membangun rumah sakit dan menggaji pegawai,” kata Horas yang juga Wakil Ketua PMI Sumut ini.
Di acara yang dihadiri utusan dari sejumlah rumah sakit swasta, klinik, pekerja kesehatan, LSM Gelora Pasaribu dan warga masyarakat, Horas menampung berbagai keluhan masyarakat menyangkut pelayanan BPJS. Salah satu yang dipersoalkan adalah carut-marut manajemen dan pembiayaan oleh BPJS sehingga berdampak buruk pada pelayanan kesehatan pasien.
Selain itu juga disoroti kurangnya kepedulian pemerintah untuk mempercepat akreditasi rumahsakit. Biaya akreditasi yang mencapai ratusan juta sangat mempersulit rumah sakit dan klinik. Padahal, akreditasi adalah salah satu syarat utama agar rumahsakit atau klinik bisa menjadi mitra BPJS.
Dalam acara itu juga terungkap juga bahwa angka pengidap virus HIV di Sumatra Utara menempati urutan ketujuh tertinggi di Indonesia. Hal tersebut diperoleh berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2017. Ironisnya, pengidap terbanyak HIV bukan berasal dari kalangan pekerja seks komersial (PSK), kata salah satu peserta Binsar.
"Tingginya angka pengidap HIV, terjadi akibat tingginya jumlah pemakai narkoba di daerah ini. Selain dari perilaku hubungan sex bebas, penyebaran tertinggi juga berasal dari kalangan LGBT yang kian hari menunjukkan peningkatan jumlah. Dibutuhkan penanganan serius dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus HIV serta penanganan penderita AIDS," ujar Binsar.
Pencegahan penyebaran virus HIV serta penanganan penderita AIDS yang dilakukan pemerintah selama ini masih minimal. Hal itu terbukti dari tidak adanya instrumen dan konsep yang jelas dari KPAI Sumut untuk mencegah dan menangani penderita. Penanganan yang dilakukan pemerintah hanya sebatas penyuluhan, Horas menimpali.