Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan candaan tidak akan memberikan anggaran kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rerformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin. Hal itu diungkapkannya pada saat menjadi pembicara dalam acara refleksi 2018 dan resolusi 2019 Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Awalnya, Sri Mulyani meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk tetap mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di kami, di Kementerian Keuangan terus akan berlanjut. Pada 2017, kami mendapatkan index reformasi birokrasi 84,84 itu jauh lebih tinggi dari kementerian lain, kami memang sudah biasa menjadi juara" kata Sri Mulyani.
Pada tahun 2018, Sri Mulyani bilang Kementerian Keuangan tetap mempertahankan predikat A untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kinerja (Lakin). Bahkan, kata Sri Mulyani pihak Kementerian PAN-RB juga memberikan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada 60 kantor vertikal unit direktorat Kementerian Keuangan.
Sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengaku belum puas atas predikat yang sudah didapat.
"Sebagai pimpinan dari Kemenkeu tentu saya tidak merasa puas dengan 60, seluruh unit eselon I yang milik vertikal, terutama pajak, bea cukai, perbendaharaan, DJKN, BPPK, dan unit di kementerian seharusnya semua 100% adalah WBK dan WBBM, seharunya," tegas wanita yang akrab disapa Bu Ani ini.
Selanjutnya, Sri Mulyani pun meminta kepada Syafruddin untuk tetap fokus mengawal perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Jika tidak, Sri Mulyani mengancam tidak akan memberikan anggaran.
"Tadi disampaikan Pak Menteri fokusnya untuk tahun ini kementerian lain termasuk lembaga sebelumnya Pak Saf (MenPAN-RB) yaitu kepolisian, tapi tolong Kemenkeu jangan ditinggalkan, kalau nggak tidak kasih anggaran," canda mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (dtf)