Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Beberapa hari terakhir muncul isu aparatur negara tidak netral di pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019. Kepala Lingkungan (Kepling) atas perintah atasannya disuruh untuk memobilisasi masa untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) tertentu.
Bahkan, Ketua Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandi Provinsi Sumut, Gus Irawan Pasaribu, secara terbuka menyatakan bahwa aparat kepolisian ikut menekan kepling untuk mendukung calon petahana.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengingatkan agar seluruh aparatur negara netral di Pemilu serentak 2019. "Dosa dan salah, kalau aparat negara ikut terlibat aktif di dalam Pemilu 2019, Bawaslu akan menindak itu semua sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya usai pertemuan tertutup di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (15/2/2019).
Dalam pertemuan itu turut hadir Ketua KPU Sumut, Yulhasni; Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan; Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz; Pangdam I/BB, Mayjen TNI, M Fadillah.
Mantan Pangkostrad itu menegaskan bahwa jajarannya di Pemprov Sumut netral. Bahkan, ia mengaku yang paling keras menyuarakan agar Aaparatur Sipil negara (ASN) netral. "Ini pesta rakyat, biarkan rakyat memilih pemimpinnya sendiri," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Edy mengatakan bahwa ia mendengarkan kesiapan baik dari sisi pelaksanaan yakni KPU dan Bawaslu serta dari sisi pengamanan dari TNI/Polri. "Tadi sempat ada perdebatan, kita masih banyak kelemahan akan ditindaklanjuti hingga kabupaten/kota hingga TPS dan KPPS yang diatur di dalam UU," paparnya.
Menurutnya, pada Pemilu 2019 tidak ada masalah yang cukup krusial. Namun, keterbatasan masalah oleh KPU akan ditutupi oleh bupati dan wali kota, dengan catatan tidak menyalahi aturan. "Salah satu kendala kekurangan anggaran, dengan semangat demokrasi itu bisa diatasi. Bangsa ini milik bersama," ungkapnya.