Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaly.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengatakan, masih banyak desa atau wilayah yang sulit dijangkau karena minimnya dan buruknya sarana jalan dan transportasi. Padahal, tujuan pembangunan jalan dan transportasi untuk mempersatukan wilayah di Sumut.
Hal itu dikatakan Gubsu dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset Sumber Daya Alam Setdaprovsu, Elisa Marbun saat membuka acara Sharing Knowledge dan Pengukuhan Pengurus DPD HPJI Sumut periode 2018-2022, di Le Polonia Hotel, Medan, Selasa (19/2/2019).
Acara sharing knowledge digelar DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut dengan tema "Perspektif Infrastruktur Jalan dan Transportasi Menuju Sumatera Utara Bermartabat". Sekaligus pengukuhan pengurus DPD HPJI Sumut hasil rapat umum daerah (RUD) yang digelar tahun 2018.
Terkait buruknya jalan dan transportasi di Sumut, Gubsu mengakui hal itu terjadi karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemprovsu untuk memperbaiki jalan dan transportasi yang lebih baik. Dengan dua fakta bahwa jalan, transportasi masih buruk dan terbatasnya anggaran, maka Pemprovsu akan melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan jalan di Sumut serta mempersiapkan langkah - langkah terobosan nyata untuk meningkatkan kinerja jalan dan transportasi.
Pemprovsu melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah dan akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah dan lembaga swasta untuk menerapkan teknologi alternatif dalam mempercepat penyediaan jalan. Saat ini telah diujicoba konstruksi jalan melalui penggunaan aspal polimer untuk menciptakan permukaan jalan yang memiliki stabilitas dan durabilitas yang tinggi dari permukaan tanah.
Ketua DPD HPJI Sumut, Umar Zunaidi Hasibuan, mengatakan, keluhan kontruksi jalan dianggap masyarakat belum layak. Jadi, masalah jalan di Sumut menjadi tanggung jawab bersama di bidang jala dan transportasi.
"HPJI siap memberikan informasi dan keilmuan untuk Sumut dan bagi kabupaten kota serta para pelaksana," kata Umar yang juga Walikota Tebing Tinggi ini.
Menurut Umar, masalah buruknya infrastruktur jalan dan transportasi di Sumut ada porsi dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan masih perlu terus diperjuangkan agar terus meningkatkan anggaran untuk memperbaiki jalan di Sumut.
"Kita harus mengapresiasi kinerja pemerintahan sekarang yang sudah membangun ruas tol dan sebentar lagi akan terkoneksi ke Sei Mangkei, Kuala Tanjung hingga ke objek wisata Parapat. Peningkatan jalan tol itu tentu meningkatlan ekoonomi, pemicu perkembangan ekonomi. Pemerintah juga membantu daerah melalui dana desa ke desa dan kelurahan yang bisa dipergunakan membangun infrastruktur jalan yang akhirnya juga meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Umar.