Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Utang negara atau utang pemerintah saat ini menjadi sorotan di masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan saat tahun politik ini menjadi perhatian besar untuk masyarakat.
"Utang waktu pemilu ini perhatiannya sangat tinggi. Itu perhatian dari masyarakat untuk APBN," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas di Gedung Dhanapala, Rabu (20/2/2019).
Dia menyebutkan pemerintah berupaya untuk mengelola APBN agar tercapai kemakmuran masyarakat. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan juga melaksanakan anggaran dan akuntabilitas anggaran.
"Ini agar masyarakat tahu, mereka untuk apa bayar pajak, kenapa APBN pakai utang, utangnya untuk apa saja?," imbuh dia.
Dari data Kemenkeu pada 2018 rasio utang perkapita Pemerintah Indonesia sebesar US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30%.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (US$ 2.928 perkapita, rasio utang 42% per PDB), Malaysia (US$ 5.898 perkapita, rasio utang 55% per PDB), bahkan Filipina (US$ 1.233 per kapita, rasio utang 40% per PDB).
Pada akhir November 2018 utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 4.396 triliun. Dari angka itu terhitung rasio utang per PDB tercatat sebesar 29,9%.
Angka itu jauh di bawah 60% sebagaimana ketentuan Undang-undang no 17 tahun 2003. Sehingga data itu menunjukkan bahwa utang Indonesia aman dan mampu dibayar kembali. (dtc)